Setgab Dukung Kenaikan BBM, Usulkan 4 Opsi Kompensasi

Kompas.com - 05/06/2013, 01:25 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) telah menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski keputusan kenaikan haga adalah domain pemerintah, kebijakan itu mendapat dukungan penuh partai koalisi dengan alasan untuk menyelamatkan keuangan negara. Empat opsi kompensasi akan diusulkan dalam pembahasan APBN-P 2013.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy menyatakan bahwa kenaikan harga BBM harus dilakukan sebagai upaya terakhir penyehatan APBN. Pasalnya, prognosis terlampauinya defisit fiskal tiga persen telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Kenaikan ini juga merasionalisasi harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah," kata Romy, panggilan Romahurmuziy, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/6/2013) malam. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM itu, telah disepakati juga bantalan untuk kompensasinya.

Dalam rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono di rumah dinasnya, Selasa malam, menurut Romy, muncul empat kompensasi yang disepakati dan akan diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.

Untuk BLSM, sebut Romy, rencananya sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Besaran program lain diserahkan pada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat komisi, Badan Anggaran, dan pemerintah.

Selain PKS, semua partai dalam koalisi pendukung pemerintah hadir dalam pertemuan Setgab, Selasa (4/6/2013) malam. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat merinci para petinggi partai koalisi itu adalah Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat, kemudian Aburizal Bakrie dan Setya Novanto dari Partai Golkar. Berikutnya, ada Hatta Rajasa dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Suryadharma Ali dan Hasrul Azwar dari PPP.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

    KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

    Nasional
    Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

    Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

    Nasional
    50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

    50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

    Nasional
    Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

    Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

    Nasional
    Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

    Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

    Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

    Nasional
    Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

    Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

    Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

    Nasional
    UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

    UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

    Nasional
    Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

    Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

    Nasional
    Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

    Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

    Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

    Nasional
    Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

    Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

    Nasional
    Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

    Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

    Nasional
    Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

    Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X