Setgab Dukung Kenaikan BBM, Usulkan 4 Opsi Kompensasi

Kompas.com - 05/06/2013, 01:25 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) telah menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski keputusan kenaikan haga adalah domain pemerintah, kebijakan itu mendapat dukungan penuh partai koalisi dengan alasan untuk menyelamatkan keuangan negara. Empat opsi kompensasi akan diusulkan dalam pembahasan APBN-P 2013.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy menyatakan bahwa kenaikan harga BBM harus dilakukan sebagai upaya terakhir penyehatan APBN. Pasalnya, prognosis terlampauinya defisit fiskal tiga persen telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Kenaikan ini juga merasionalisasi harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah," kata Romy, panggilan Romahurmuziy, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/6/2013) malam. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM itu, telah disepakati juga bantalan untuk kompensasinya.

Dalam rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono di rumah dinasnya, Selasa malam, menurut Romy, muncul empat kompensasi yang disepakati dan akan diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.

Untuk BLSM, sebut Romy, rencananya sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Besaran program lain diserahkan pada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat komisi, Badan Anggaran, dan pemerintah.

Selain PKS, semua partai dalam koalisi pendukung pemerintah hadir dalam pertemuan Setgab, Selasa (4/6/2013) malam. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat merinci para petinggi partai koalisi itu adalah Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat, kemudian Aburizal Bakrie dan Setya Novanto dari Partai Golkar. Berikutnya, ada Hatta Rajasa dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Suryadharma Ali dan Hasrul Azwar dari PPP.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

    Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

    Nasional
    PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

    PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

    Nasional
    Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

    Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

    Nasional
    Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

    Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

    Nasional
    Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

    Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

    Nasional
    Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

    Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

    Nasional
    Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

    Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

    Nasional
    Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

    Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

    Nasional
    Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

    Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

    Nasional
    Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

    Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

    Nasional
    Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

    Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

    Nasional
    Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

    Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

    Nasional
    Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

    Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

    Nasional
    Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

    Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

    Nasional
    Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

    Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X