Setgab Dukung Kenaikan BBM, Usulkan 4 Opsi Kompensasi

Kompas.com - 05/06/2013, 01:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) telah menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski keputusan kenaikan haga adalah domain pemerintah, kebijakan itu mendapat dukungan penuh partai koalisi dengan alasan untuk menyelamatkan keuangan negara. Empat opsi kompensasi akan diusulkan dalam pembahasan APBN-P 2013.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy menyatakan bahwa kenaikan harga BBM harus dilakukan sebagai upaya terakhir penyehatan APBN. Pasalnya, prognosis terlampauinya defisit fiskal tiga persen telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Kenaikan ini juga merasionalisasi harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah," kata Romy, panggilan Romahurmuziy, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/6/2013) malam. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM itu, telah disepakati juga bantalan untuk kompensasinya.

Dalam rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono di rumah dinasnya, Selasa malam, menurut Romy, muncul empat kompensasi yang disepakati dan akan diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.


Untuk BLSM, sebut Romy, rencananya sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Besaran program lain diserahkan pada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat komisi, Badan Anggaran, dan pemerintah.

Selain PKS, semua partai dalam koalisi pendukung pemerintah hadir dalam pertemuan Setgab, Selasa (4/6/2013) malam. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat merinci para petinggi partai koalisi itu adalah Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat, kemudian Aburizal Bakrie dan Setya Novanto dari Partai Golkar. Berikutnya, ada Hatta Rajasa dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Suryadharma Ali dan Hasrul Azwar dari PPP.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorPalupi Annisa Auliani

    Terkini Lainnya

    Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

    Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

    Nasional
    Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

    Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

    Nasional
    Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

    Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

    Nasional
    Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

    Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

    Nasional
    Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

    Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

    Nasional
    Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

    Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

    Nasional
    KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

    KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

    Nasional
    Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

    Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

    Nasional
    Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

    Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

    Nasional
    Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

    Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

    Nasional
    'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

    "Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

    Nasional
    Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

    Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

    Nasional
    Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

    Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

    Nasional
    Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

    Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

    Nasional
    Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

    Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

    Nasional

    Close Ads X