Ini Alasan PKS Tak Hadiri Rapat Setgab

Kompas.com - 05/06/2013, 00:20 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) partai pendukung pemerintah menggelar rapat terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa (4/6/2013) malam. Rapat digelar di rumah dinas Wakil Presiden Boediono yang dihadiri semua perwakilan partai koalisi, kecuali PKS.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim menjelaskan, ketidakhadiran perwakilan dari partainya disebabkan alasan teknis. "Undangan untuk Ketua Fraksi (Hidayat Nur Wahid) dibatalkan, yang diundang Ketua Umum (Anis Matta) sedang di Jawa Timur," kata Hakim saat dihubungi pada Selasa malam. Pada saat rapat digelar, Anis sedang ada agenda kegiatan di Jombang, Jawa Timur.

Hakim menyampaikan, awalnya perwakilan pimpinan fraksi akan hadir dalam rapat tersebut, tetapi akhirnya berubah setelah protokol Wakil Presiden juga mengubah undangan yang semula ditujukan kepada Ketua Fraksi PKS di DPR menjadi untuk Presiden PKS. "Maka pimpinan fraksi membatalkan kehadirannya," ujar Hakim.

Rapat Setgab berlangsung pada pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB. Para petinggi partai koalisi yang hadir adalah Syarief Hasan, Amir Syamsudin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat, kemudian Aburizal Bakrie dan Setya Novanto dari Partai Golkar. Ada pula Hatta Rajasa dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Suryadharma Ali dan Hasrul Azwar dari PPP.

Agenda rapat adalah membahas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemberian bantuan langsung sementara miskin (BLSM) sebagai kompensasi. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

    Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

    Nasional
    Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

    Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

    Nasional
    Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

    Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

    Nasional
    Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

    Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

    Nasional
    Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

    Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

    Nasional
    Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

    Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

    Nasional
    KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

    KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

    Nasional
    Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

    Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

    Nasional
    PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

    PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

    Nasional
    Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

    Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

    Nasional
    KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

    KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

    Nasional
    Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

    Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

    Nasional
    Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

    Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

    Nasional
    Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

    Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

    Nasional
    Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

    Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X