Kompas.com - 05/06/2013, 00:20 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) partai pendukung pemerintah menggelar rapat terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa (4/6/2013) malam. Rapat digelar di rumah dinas Wakil Presiden Boediono yang dihadiri semua perwakilan partai koalisi, kecuali PKS.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim menjelaskan, ketidakhadiran perwakilan dari partainya disebabkan alasan teknis. "Undangan untuk Ketua Fraksi (Hidayat Nur Wahid) dibatalkan, yang diundang Ketua Umum (Anis Matta) sedang di Jawa Timur," kata Hakim saat dihubungi pada Selasa malam. Pada saat rapat digelar, Anis sedang ada agenda kegiatan di Jombang, Jawa Timur.

Hakim menyampaikan, awalnya perwakilan pimpinan fraksi akan hadir dalam rapat tersebut, tetapi akhirnya berubah setelah protokol Wakil Presiden juga mengubah undangan yang semula ditujukan kepada Ketua Fraksi PKS di DPR menjadi untuk Presiden PKS. "Maka pimpinan fraksi membatalkan kehadirannya," ujar Hakim.

Rapat Setgab berlangsung pada pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB. Para petinggi partai koalisi yang hadir adalah Syarief Hasan, Amir Syamsudin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat, kemudian Aburizal Bakrie dan Setya Novanto dari Partai Golkar. Ada pula Hatta Rajasa dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Suryadharma Ali dan Hasrul Azwar dari PPP.

Agenda rapat adalah membahas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemberian bantuan langsung sementara miskin (BLSM) sebagai kompensasi. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Nasional
    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Nasional
    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Nasional
    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Nasional
    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Nasional
    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Nasional
    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Nasional
    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Nasional
    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Nasional
    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Nasional
    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Nasional
    JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

    JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X