Kompas.com - 04/06/2013, 20:15 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM) Bank Indonesia Dody Budi Waluyo enggan berkomentar seputar pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century, ataupun soal penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi bailout Bank Century, Rabu (4/6/2012), Dody irit berkomentar. "Enggak, enggak, saya enggak berkompeten," ujar Dody sambil terburu-buru menuju mobil yang telah menjemputnya.

Mantan Kepala Biro Operasi Moneter BI ini pun enggan berkomentar saat ditanya soal peran Wakil Presiden Boediono yang menjadi Gubernur BI saat FPJP Century dikucurkan. "No comment," ujarnya.

Sebelumnya, Dody disebut mendapat surat kuasa Boediono terkait FPJP Bank Century. Beberapa waktu lalu, Tim Pengawas Bank Century menerima sebuah dokumen dari Bank Indonesia yang berisi surat kuasa Gubernur BI saat itu, Boediono, kepada tiga pejabat BI lainnya pada November 2008.

Dokumen dengan nomor surat Dewan Gubernur No 10/68/Sr.Ka/GBI itu berisi surat kuasa terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century. Tiga orang yang diberi kuasa Boediono adalah Dody, Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter Eddy Sulaeman Yusuf, serta Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter Sugeng. Mereka diberi kuasa untuk bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Bank Indonesia menandatangani akta gadai dan FPJP PT Bank Century. Surat itu tertulis pada 14 November 2008.

Awal mula FPJP Century

Kasus Bank Century bermula dari pengajuan permohonan fasilitas repo (repurchase agreement) aset oleh Bank Century kepada BI sebesar Rp 1 triliun. Pengajuan repo aset itu dilakukan untuk meningkatkan likuiditas Bank Century. Repo adalah transaksi penjualan instrumen efek di antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian pembelian kembali di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Surat permohonan repo aset itu kemudian ditindaklanjuti BI untuk diproses lebih lanjut oleh Zainal Abidin dari Direktorat Pengawasan Bank. Zainal lalu berkirim surat kepada Boediono pada 30 Oktober 2008. Surat itu berisi kesimpulan yang dibuat Zainal atas permohonan Bank Century.

Namun, BI merespons pemberian fasilitas itu dengan menggulirkan wacana pemberian FPJP. Padahal, Zainal mengatakan, Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas itu. Pada 14 November 2008, BI kemudian mengeluarkan aturan baru untuk persyaratan FPJP dari CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif. Aturan ini ditengarai untuk memberikan celah agar Bank Century bisa mendapat FPJP.

Dalam kasus Century, KPK menyatakan Deputi Gubernur BI Budi Mulya dan Siti Fajriah sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sejauh ini KPK belum memproses berkas Siti dengan alasan terkendala masalah kesehatan Siti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Nasional
    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    Nasional
    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Nasional
    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    Nasional
    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Nasional
    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Nasional
    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

    Nasional
    Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

    Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

    Nasional
    Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

    Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

    Nasional
    OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

    OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.