Ditanya Peran Boediono Terkait Century, Pejabat BI "No Comment"

Kompas.com - 04/06/2013, 20:15 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM) Bank Indonesia Dody Budi Waluyo enggan berkomentar seputar pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century, ataupun soal penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi bailout Bank Century, Rabu (4/6/2012), Dody irit berkomentar. "Enggak, enggak, saya enggak berkompeten," ujar Dody sambil terburu-buru menuju mobil yang telah menjemputnya.

Mantan Kepala Biro Operasi Moneter BI ini pun enggan berkomentar saat ditanya soal peran Wakil Presiden Boediono yang menjadi Gubernur BI saat FPJP Century dikucurkan. "No comment," ujarnya.

Sebelumnya, Dody disebut mendapat surat kuasa Boediono terkait FPJP Bank Century. Beberapa waktu lalu, Tim Pengawas Bank Century menerima sebuah dokumen dari Bank Indonesia yang berisi surat kuasa Gubernur BI saat itu, Boediono, kepada tiga pejabat BI lainnya pada November 2008.

Dokumen dengan nomor surat Dewan Gubernur No 10/68/Sr.Ka/GBI itu berisi surat kuasa terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century. Tiga orang yang diberi kuasa Boediono adalah Dody, Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter Eddy Sulaeman Yusuf, serta Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter Sugeng. Mereka diberi kuasa untuk bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Bank Indonesia menandatangani akta gadai dan FPJP PT Bank Century. Surat itu tertulis pada 14 November 2008.

Awal mula FPJP Century

Kasus Bank Century bermula dari pengajuan permohonan fasilitas repo (repurchase agreement) aset oleh Bank Century kepada BI sebesar Rp 1 triliun. Pengajuan repo aset itu dilakukan untuk meningkatkan likuiditas Bank Century. Repo adalah transaksi penjualan instrumen efek di antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian pembelian kembali di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati.

Surat permohonan repo aset itu kemudian ditindaklanjuti BI untuk diproses lebih lanjut oleh Zainal Abidin dari Direktorat Pengawasan Bank. Zainal lalu berkirim surat kepada Boediono pada 30 Oktober 2008. Surat itu berisi kesimpulan yang dibuat Zainal atas permohonan Bank Century.

Namun, BI merespons pemberian fasilitas itu dengan menggulirkan wacana pemberian FPJP. Padahal, Zainal mengatakan, Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas itu. Pada 14 November 2008, BI kemudian mengeluarkan aturan baru untuk persyaratan FPJP dari CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif. Aturan ini ditengarai untuk memberikan celah agar Bank Century bisa mendapat FPJP.

Dalam kasus Century, KPK menyatakan Deputi Gubernur BI Budi Mulya dan Siti Fajriah sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sejauh ini KPK belum memproses berkas Siti dengan alasan terkendala masalah kesehatan Siti.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

    Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

    Nasional
    Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

    Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

    Nasional
    Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

    Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

    Nasional
    Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

    Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

    Nasional
    KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

    KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

    Nasional
    Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

    Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

    Nasional
    Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

    Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

    Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

    Nasional
    Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

    Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

    Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

    Nasional
    Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

    Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

    Nasional
    Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

    Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

    Nasional
    JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

    JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

    Nasional
    Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

    Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X