Presiden Dapat Penghargaan, MK Beri Selamat

Kompas.com - 04/06/2013, 17:55 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi mengucapkan selamat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas penghargaan World Statesman Award yang diterima dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF) pekan lalu di New York, Amerika Serikat.

"Penghargaan itu jadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia," kata Ketua MK Akil Mochtar kepada Presiden saat pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Akil hadir bersama para hakim konstitusi lain.

Setelah Akil mengucapkan selamat kepada Presiden, para wartawan diminta meninggalkan ruangan. Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Seusai pertemuan, Akil mengatakan, ucapan selamat kepada Presiden itu merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, kontroversi pemberian penghargaan juga hal yang biasa. "Memang kontroversi selalu ada. Putusan MK aja ada kontroversi," ucapnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY tetap menerima penghargaan meski menjadi polemik di dalam negeri. Presiden dinilai tidak pantas menerima dengan alasan masih banyaknya tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas di Indonesia.

Dalam pidato ketika menerima penghargaan, Presiden menyebut radikalisme bukan merupakan permasalahan yang hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi merupakan fenomena global. Presiden menyinggung pengeboman di Boston, AS, dan pembunuhan prajurit di London, Inggris.

Presiden menyebut tidak akan membiarkan dan menoleransi setiap bentuk kekerasan yang dilakukan kelompok mana pun dengan mengatasnamakan agama. Begitu pula terkait penodaan tempat ibadah mana pun atas alasan apa pun.

"Kami akan selalu melindungi kaum minoritas dan memastikan tidak ada yang terdiskriminasi. Kami akan memastikan bahwa mereka yang melanggar hak-hak orang lain akan diganjar hukuman yang setimpal," kata Presiden.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X