Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Duduki DPRD Gorontalo

GORONTALO, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Selasa (4/6/2013).

Mahasiswa gabungan beberapa organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Gorontalo, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) tersebut berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Para mahasiswa berorasi selama 15 menit di halaman Gedung DPRD, sebelum kemudian dipersilahkan masuk ke ruang sidang utama. Di depan empat orang anggota DPRD yang menerima kedatangan mereka, para mahasiswa menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Gorontalo menandatangani rekomendasi kepada Pemerintah pusat dan DPR RI untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM.

Tuntutan ini kemudian menimbulkan perdebatan alot antara mahasiswa dengan para anggota DPRD, karena Plt Ketua DPRD Gorontalo, Rustam Akili, sedang tidak berada di tempat. "Pak Ketua sudah meminta kami mewakili beliau," kata Herman Ishak, salah seorang anggota DPRD kepada mahasiswa.

Herman yang merupakan politisi Partai Gerindra ini melanjutkan, dia dan partainya sebenarnya juga menolak kenaikan harga BBM. Namun untuk membuat rekomendasi resmi, Herman harus mengadakan sidang dengan anggota DPRD yang lain. Mendengar alasan ini, mahasiswa menuntut Plt Ketua DPRD hadir di ruangan sidang tersebut.

Mereka menganggap pernyataan Herman adalah sebuah bentuk kampanye terselubung untuk menaikkan citra partainya sendiri. "Aksi kami murni. Tidak boleh ada muatan politik. Kami meminta pernyataan resmi mewakili DPRD. Untuk itu Ketua DPRD harus dihadirkan," ucap Ilham Muhammad, salah seorang mahasiswa.

Para anggota DPRD tersebut akhirnya memenuhi permintaan mahasiswa. Setelah diberi waktu dua menit, Plt Ketua DPRD Gorontalo, Rustam Akili pun hadir menghadapi mahasiswa. Rustam kemudian meminta mahasiswa membacakan bunyi surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM yang harus ditandatanganinya.

Dalam surat rekomendasi tersebut tertulis, rencana pencabutan subsidi BBM adalah kebijakan yang tidak pro-rakyat. Rustam kemudian berjanji akan merapatkan soal surat rekomendasi ini dengan anggota DPRD yang lain. "Karena ini akan jadi keputusan DPRD, maka kami harus rapat dulu," ujar Rustam.

Permintaan ini lagi-lagi menciptakan perdebatan yang alot. Mahasiswa menganggap Rustam sedang berusaha mengulur-ulur waktu. Beberapa kali, baik Rustam maupun mahasiswa saling berdebat dengan nada suara tinggi.

Perdebatan baru berakhir setelah Rustam maupun mahasiswa sepakat memberi waktu kepada DPRD untuk melakukan rapat sampai pukul 16.00 Wita.

Para mahasiswa mengancam akan terus menduduki kantor DPRD Gorontalo selama belum ada keputusan dari DPRD soal rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM.