Kompas.com - 04/06/2013, 09:59 WIB
EditorCaroline Damanik

Oleh Sukardi Rinakit

Mungkin ketika Bung Karno merenung di bawah pohon sukun di Ende, Nusa Tenggara Timur, selama empat tahun pengasingan (1934-1938), ia tahu persis bahwa bangsa Indonesia hanya bisa dirajut dengan satu roh. Roh itu adalah konstruksi ideal kultural dari tanah, air, darah, dan tulang suku-suku bangsa Nusantara. Itulah Pancasila.

Pemahaman seperti itu menuntun seluruh bapak bangsa—meskipun secara lahiriah berkeadaan compang-camping, kemilau pancaran roh itu hadir dalam setiap kerja politik mereka. Mereka sadar betul, berpolitik adalah untuk mencapai ideal, yaitu berdiri khidmat di bawah tiang bendera untuk menegakkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ideal seperti itu kini meredup. Para elite yang sekarang ini merasa terpanggil untuk memimpin kebanyakan hanya tampil keren, tetapi miskin roh. Hal itu bisa dilihat dari praktik politik yang berlaku. Korupsi, politik uang, konflik dalam pemilihan kepala daerah, perusakan tempat ibadah, dan kekerasan atas nama agama, untuk menyebut beberapa contoh, menjadi warna dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah tidak berjangka panjang. Semua serba responsif. Misalnya, tidak ada ketegasan dalam menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal, jelas-jelas uang subsidi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan mimpi besar bangsa, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah lebih suka tarik ulur dan memberikan kompensasi ”balsem” ekonomi, yaitu bantuan langsung tunai untuk warga miskin. Dengan demikian, tidak tampak sama sekali visi masa depan bangsa yang secara sadar dipersiapkan demi tegaknya kewibawaan Republik Indonesia di depan bangsa-bangsa lain di dunia.

Hal yang sama juga bisa dilihat dari lambannya pemerintah mengambil keputusan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Apabila produksi gas menurun, sedangkan blok itu menyuplai lebih dari 30 persen kebutuhan gas nasional dan memberikan andil 5 persen pada APBN, terlalu riskan untuk mengulur-ulur waktu.

Hal itu berkaitan dengan realitas ekonomi dan politik yang hampir selalu bergerak tidak linier. Krisis ekonomi dan keresahan politik acap kali datang tidak terduga. Ini dibuktikan dengan terjangan krisis finansial 1997, Reformasi 1998, dan krisis ekonomi 2008. Geraknya cepat dan ledakannya tiba-tiba. Dengan demikian, mengulur-ulur waktu dalam pengambilan keputusan, seperti dalam kasus Blok Mahakam dan penghapusan subsidi BBM, dalam jangka panjang sejatinya hanya akan menyengsarakan rakyat.

Ketidaktegasan kepemimpinan nasional dalam memutuskan persoalan-persoalan strategis berdimensi jangka panjang tersebut menandakan, secara keseluruhan pemerintahan sebenarnya sedang menderita tirani urgensi. Seluruh keputusan bersifat dadakan dengan pertimbangan jangka pendek dan tanpa tindak lanjut prospektif. Pemberian bantuan langsung tunai, serta impor daging sapi, bawang merah, dan komoditas lain merupakan kepingan-kepingan tirani urgensi tersebut. Sejauh ini, peta persoalan masa depan tidak diprakirakan, apalagi dipersiapkan dengan saksama, meminjam istilah Daoed Joesoef, sebagai sebuah kebudayaan strategi. Akibatnya, Indonesia selama ini seperti negara limbung (state manque). Tidak tahu benar arah yang akan dituju.

Secara hipotesis, praktik politik tirani urgensi tersebut menebar karena para politisi tidak memanggul dengan khidmat ”tanah air mental” yang menjadi roh negara bangsa. Apabila Republik Indonesia adalah ”tanah air formal” dan ”riil”, Pancasila adalah tanah air mentalnya. Ia adalah roh, pedoman, dan ideal yang harus ditegakkan. Tanpa pemahaman itu, siapa pun yang berkuasa di republik ini pasti terperosok pada tirani urgensi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.