Kompas.com - 04/06/2013, 05:00 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah terkesan enggan memasukkan pasal-pasal pembatasan dana kampanye dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada. Pemerintah justru terlihat lebih mendorong pelaksanaan pilkada dikembalikan ke sistem bukan pemilihan langsung.

"Sampai saat ini, sudah 295 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Makanya, kami mengusulkan, kalau bisa, bupati dan wali kota tidak usah dipilih langsung sehingga tidak perlu biaya kampanye," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Senin (3/6/2013). Pemerintah mengusulkan pilkada langsung hanya dilakukan di tingkat provinsi. Adapun bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Pendapat serupa pernah dimunculkannya saat menyikapi konflik akibat Pilkada Palopo.

Namun, sebelumnya, Gamawan pernah pula menyampaikan pendapat berbeda soal pilkada tingkat apa yang sebaiknya digelar langsung dan mana yang dilakukan oleh DPRD. Sama-sama mengusulkan pengembalian pemilihan kepala daerah ke rezim DPRD, tetapi beberapa waktu lalu dia menyebutkan justru gubernur yang dipilih oleh DPRD, sementara bupati dan wali kota dipilih melalui pemilu langsung.

Saat itu, Gamawan menyatakan, bila wacana tersebut disetujui, barulah dipikirkan aturan pembatasan dana kampanye untuk pilkada langsung. Mekanisme pembatasan dana kampanye dan cara pengontrolannya, imbuh dia, masih terus dikaji. "Kabupaten itu kan besar. Mampu tidak KPU mengontrol pemasangan pamflet kampanye? Kalau spiritnya oke, tapi teknisnya harus dikaji. Apakah instrumen atau bahan kampanye itu harus dicap KPU dulu sebelum dipasang? Mampu gak KPU?" tutur Gamawan.

Terpisah, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto berpendapat, pembatasan dana kampanye bisa dilakukan dengan sangat mudah. Hanya diperlukan niat baik dari pemerintah dan partai politik untuk mendorong prinsip kesetaraan, kebebasan, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye.

Didik mencontohkan, biaya kampanye dari semua calon kepala daerah dalam pilkada sebelumnya bisa dirata-rata. Hasil penghitungan itu bisa menjadi batas maksimal dana kampanye. Batas maksimal dana kampanye juga bisa dihitung dari jumlah pemilih dikalikan dengan biaya yang diperlukan untuk meyakinkan seorang pemilih, misalnya Rp 1.000 atau Rp 1.500 per pemilih. "Batas maksimal dana kampanye bisa dihitung dengan matematika sederhana," tegas Didik.

Secara prinsip, Gamawan menyatakan setuju dengan semangat pembatasan dana kampanye. Harapannya, kata Gamawan, biaya kampanye bupati tidak sampai Rp 30 miliar atau biaya kampanye gubernur Rp 100 miliar bahkan lebih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menambahkan, sudah semestinya aturan terkait dana kampanye diperbaiki. Pemerintah akan berusaha memunculkan larangan mahar atau "biaya sewa" kendaraan politik serta penggunaan dana kampanye dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.