Mempertanyakan Hukuman Mati...

Kompas.com - 04/06/2013, 02:08 WIB
Editor

Bulan Oktober 1966, Yap Thiam Hien ”menggugat” hukuman mati atas wakil perdana menteri pertama Indonesia, dr Subandrio. Yap, pejuang hak asasi manusia itu, dengan tegas menolak hukuman mati.

Bagi Yap, nyawa manusia adalah karunia Allah. ”Tuhan yang memberi, Tuhan sendirilah satu-satunya yang berhak mengambil kembali nyawa manusia. Tiada seorang, tiada suatu instansi, atas dasar justifikasi bagaimanapun, berhak mencabut nyawa seorang anak Allah,” ujar Yap ketika itu.

Menjatuhkan hukuman mati kepada seorang narapidana, kata Yap, juga menutup pintu pertobatan. Subandrio seorang dokter, namun meninggalkan profesi itu dan terjun ke politik. Dengan demikian, Subandrio diharapkan berkesempatan menyumbang keahliannya bagi masyarakat.

Sejarah pun mengisahkan, pada akhirnya Subandrio dapat menghirup udara bebas selama sembilan tahun sebelum meninggal pada 3 Juli 2004.

Puluhan tahun sudah peristiwa itu berlalu. Namun, pertengahan Mei 2013 ini, tiga narapidana kembali dieksekusi regu tembak di Lembah Nirbaya, Nusakambangan, Jawa Tengah. Ibrahim, Jurit, dan Suryadi dicabut nyawanya oleh alat negara, bukan oleh Sang Pencipta.

Pertama-tama, gugatan ditujukan terhadap lamanya ”penundaan” eksekusi. Seolah-olah terpidana mati harus hidup tersiksa belasan tahun sebelum menghadapi tim eksekutor.

Ibrahim, misalnya, divonis di pengadilan negeri pada tahun 1998. Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum peninjauan kembali baru dijatuhkan pada tahun 2007 atau 10 tahun berselang. Bayangkan, menunggu kedatangan tim eksekutor selama 10 tahun!

Terhadap lamanya penundaan eksekusi, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, hal itu memang sebuah persoalan tersendiri. ”Tentu saja kita akan melihat apakah upaya hukum sudah dilakukan. Apakah hak-hak (upaya hukum) sudah dipenuhi? Nah, baru dapat dieksekusi,” ujarnya, Jumat (17/5), kepada Kompas.

Hak untuk hidup

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia Palma pun prihatin dengan pemberlakuan hukum mati. ”Hukuman mati tidak layak dilakukan sebab bertentangan dengan hak dasar seseorang untuk hidup, yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 dan UU No 39/1999 tentang HAM,” ujar Alvon.

Pasal 28 Ayat (1) huruf I UUD 1945 berbunyi, ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Profesor B Arief Sidharta pun menegaskan, hukuman mati bertentangan dengan titik tolak dan tujuan hukum itu sendiri. ”Tujuan hukum adalah sebuah penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaan,” kata Arief Sidharta.

Tahun 2008, Profesor Satjipto Rahardjo (alm) pun menerbitkan buku Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya (Genta Publishing, 2008). Menarik sekali. Dia menuliskan, ”Pertanyaannya, bernegara hukum untuk apa? Ya untuk membuat rakyat merasa bahagia hidup dalam negara hukum Indonesia”.

Mengapa hukuman mati masih dijatuhkan? Tentu saja karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih memuat pidana mati. Republik ini mewarisi KUHP tersebut dari pemerintah kolonial Belanda, yang dulu disebut Wetboek van Strafrecht.

Yang menarik, Kerajaan Belanda akhirnya menghapus hukuman mati untuk seluruh kejahatan pada 17 Februari 1983, termasuk penghapusan ancaman hukuman mati dalam hukum pidana militer. Boleh dikata ”pembuat” KUHP telah mencabut hukuman mati!

Upaya hukum untuk menghapus hukuman mati di Indonesia pernah dilakukan melalui uji materi terhadap UU No 22/1997 tentang Narkotika, namun ditolak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007. MK menyatakan, pembatasan hak hidup berupa hukuman mati adalah sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Belum berhenti

Namun, perjuangan untuk mengeliminasi hukuman mati belum akan berhenti.

Studi Imparsial pun menyimpulkan, sudah seharusnya Indonesia membuang jauh ilusi bahwa hukuman pidana dapat mengurangi kejahatan. Sekalipun hukuman mati dijatuhkan bagi pengedar narkotika, bukankah peredarannya tetap marak? Mungkin saja ada mekanisme preventif yang lebih ampuh.

Jika sebuah hukuman, apalagi hukuman mati, tidak dipastikan efek jeranya, untuk apa tetap dieksekusi? Jika hukuman mati melanggar HAM, untuk apa tetap dipertahankan?(HARYO DAMARDONO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.