Bupati: Puluhan Lembaga Cuma Bisa Kritik Kasus Syiah Sampang

SAMPANG, KOMPAS.com — Berdasarkan perhitungan Pemerintah Kabupaten Sampang, selama sembilan bulan ini sudah ada 40 lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang datang ke lokasi pengungsian penganut Syiah Sampang di gedung tenis indoor Sampang, Jawa Timur.

Termasuk di dalamnya adalah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) beberapa waktu lalu. Namun, kedatangan mereka bukan memberikan solusi, melainkan sekadar kunjungan biasa. Bahkan, ada hal yang mengecewakan Bupati Sampang, Fannan Hasib, bahwa Wantimpres menilai Kabupaten Sampang termasuk daerah yang tidak merespons imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal toleransi agama.

"Saya kecewa jika Sampang disebut-sebut sebagai daerah yang kurang respons terhadap toleransi beragama. Padahal, Pemerintah Kabupaten Sampang sudah memberi keleluasaan terhadap pelaksanaan keagamaan," kata Fannan, Senin (3/6/2013), melalui sambungan telepon.

Terkait kerusuhan antara penganut Syiah dan anti-Syiah di Sampang pada Agustus 2012 lalu, kata Fannan, pihaknya tidak tinggal diam dan masih mencari langkah pemecahan yang dapat diterima oleh kedua kelompok. Selama ini, upaya yang ditawarkan belum mendapatkan tanggapan positif baik dari pengungsi Syiah maupun warga Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran.

"Kami menjadi bingung mencarikan solusi, apalagi Wantimpres dan beberapa lembaga lain yang jumlahnya lebih dari 40 lembaga itu hanya datang ke Sampang dan setelah itu mereka hanya bisa melontarkan penilaian dan kritikan, bukan memberi masukan apa yang harus kami lakukan," tandas Fannan.

Diakui Fannan, kondisi intoleransi keagamaan di Sampang sudah disampaikan di hadapan pimpinan DPR RI beberapa waktu lalu. Penyampaian itu sebagai argumentasi bahwa konflik tersebut bukan karena salahnya kebijakan Pemkab Sampang.

"Penanganan Syiah dan anti-Syiah di Sampang bukan hanya tugas Pemkab Sampang, tetapi tugas semua pihak," tegasnya.