Kompas.com - 03/06/2013, 11:20 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ecky Awal Mucharram membenarkan pertemuan antara pemerintah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (3/6/2013) pagi ini membahas tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ecky menuturkan bahwa pertemuan dilakukan atas permintaan pemerintah.

"Itu permintaan pemerintah untuk lobi pimpinan. Ini rapat konsultasi tentang APBN-P 2013, ada sesuatu yang harus disinkronkan mungkin," ucap Ecky di Kompleks Parlemen, Senin (3/6/2013).

Ecky mengaku hingga saat ini memang masih banyak fraksi yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah PKS.

"PKS melihat dinamika politik yang ada sehingga PKS menolak kenaikan BBM," imbuh anggota Komisi XI dari Fraksi PKS itu.

Ecky mengungkapkan, PKS menolak lantaran masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum harga BBM dinaikkan. Ia mencontohkan seperti kebijakan energi alternatif yang perlu diperbaiki.

Seperti diberitakan, para pejabat di sektor keuangan RI mendadak datang ke DPR RI untuk bertemu pimpinan, Senin pagi. Pertemuan diduga membahas tentang rencana memasukkan dana kompensasi dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).

Beberapa di antara yang hadir yakni Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Pemerintah dan DPR hingga kini masih menggodok rencana memasukkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ke dalam kerangka APBN-P yang nilainya sekitar Rp 11,6 triliun.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

    Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

    Nasional
    Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

    Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

    Nasional
    Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

    Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

    Nasional
    Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

    Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

    Nasional
    Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

    Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

    Nasional
    Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

    Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

    Nasional
    OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

    OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

    Nasional
    OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

    OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

    Nasional
    Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

    Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

    Nasional
    Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

    Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

    OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

    Nasional
    Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

    Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

    Nasional
    OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

    OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

    Nasional
    Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

    Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

    Nasional
    Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

    Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X