Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa yang Baru dari Korupsi di Indonesia?

Kompas.com - 02/06/2013, 22:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan, praktik tindak pidana korupsi bukanlah suatu barang baru di Indonesia. Maraknya pemberitaan kasus korupsi yang terjadi belakangan ini bukan karena memudarnya nilai Pancasila dalam masyarakat, melainkan karena kerja institusi penegak hukum yang giat.

"Menurut saya, koruptor banyak ditangkap itu karena mulai berjalannya penegak hukum. Korupsi itu sudah ada di Jakarta sejak zaman penjajahan Belanda. Artinya itu bukan barang baru," ujar Anies di Jakarta, Minggu (2/6/2013), seusai diskusi Pancasila Jiwa Bangsa.

Anies lantas mengingatkan soal Gubernur Hindia-Belanda Jenderal Daendels yang dikirimkan ke Jakarta dengan salah satu tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini, menurut Anies, menunjukkan kalau korupsi di Indonesia memang bukan suatu hal baru.

Sejak zaman Daendels pun, kata Anies, diberlakukan hukuman mati untuk para pelaku tindak pidana korupsi. "Dia diizinkan adanya hukuman mati bagi korupsi. Artinya, itu bukan barang baru. Bedanya dulu tidak diringkus, hari ini diringkus. Jadi, saya lihat bukan korupsinya yang baru, tetapi penegakan hukumnya," ungkap Anies.

Mantan Ketua Komite Etik KPK ini pun mengatakan, sejauh ini baru KPK yang dapat diandalkan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dia pun berharap KPK mendapat dukungan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, dalam hal pendanaan atau penganggaran.

Anies juga mengingatkan, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan menangkap para pelaku, tetapi juga dengan memangkas sumbernya. "Maka rumah tangga, sekolah, itu harus menjadi institusi yang memangkas suplai koruptor. Jangan justru sekolah menjadi supplier koruptor, misalnya mengajari menyontek," tuturnya.

Anies menambahkan, nilai Pancasila sedianya menjadi nilai delik dalam hukum Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com