Kompas.com - 02/06/2013, 22:11 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan, praktik tindak pidana korupsi bukanlah suatu barang baru di Indonesia. Maraknya pemberitaan kasus korupsi yang terjadi belakangan ini bukan karena memudarnya nilai Pancasila dalam masyarakat, melainkan karena kerja institusi penegak hukum yang giat.

"Menurut saya, koruptor banyak ditangkap itu karena mulai berjalannya penegak hukum. Korupsi itu sudah ada di Jakarta sejak zaman penjajahan Belanda. Artinya itu bukan barang baru," ujar Anies di Jakarta, Minggu (2/6/2013), seusai diskusi Pancasila Jiwa Bangsa.

Anies lantas mengingatkan soal Gubernur Hindia-Belanda Jenderal Daendels yang dikirimkan ke Jakarta dengan salah satu tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini, menurut Anies, menunjukkan kalau korupsi di Indonesia memang bukan suatu hal baru.

Sejak zaman Daendels pun, kata Anies, diberlakukan hukuman mati untuk para pelaku tindak pidana korupsi. "Dia diizinkan adanya hukuman mati bagi korupsi. Artinya, itu bukan barang baru. Bedanya dulu tidak diringkus, hari ini diringkus. Jadi, saya lihat bukan korupsinya yang baru, tetapi penegakan hukumnya," ungkap Anies.

Mantan Ketua Komite Etik KPK ini pun mengatakan, sejauh ini baru KPK yang dapat diandalkan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dia pun berharap KPK mendapat dukungan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, dalam hal pendanaan atau penganggaran.

Anies juga mengingatkan, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan menangkap para pelaku, tetapi juga dengan memangkas sumbernya. "Maka rumah tangga, sekolah, itu harus menjadi institusi yang memangkas suplai koruptor. Jangan justru sekolah menjadi supplier koruptor, misalnya mengajari menyontek," tuturnya.

Anies menambahkan, nilai Pancasila sedianya menjadi nilai delik dalam hukum Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X