Kompas.com - 02/06/2013, 14:25 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN), sebanyak 86,1 persen responden menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sementara itu, hanya 12,4 persen yang mengaku setuju dengan kebijakan pemerintah itu, dan sisanya sebayak 1,5 responden menyatakan tidak tahu.

"Menurut temuan LSN, mayoritas mutlak dari masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah menolak kenaikan harga BBM. Mereka khawatir kenaikan itu mempersulit ekonomi rumah tangga mereka," ujar Peneliti LSN Gema Nusantara di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Adapun yang menyetujui kenaikan BBM berasal dari responden berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Mereka memahami argumentasi pemerintah untuk menaikan harga BBM, namun tidak yakin akan berhasil membantu perekonomian nasional. Gema menjelaskan, ada tiga alasan utama mengapa publik menolak kenaikan harga BBM yang rencananya mulai naik pada bulan Juni ini.

Pertama, kenaikan BBM dinilai semakin memberatkan ekonomi masyarakat sebab harga kebutuhan pokok otomatis akan naik. Kedua, masyarakat menilai kenaikan harga BBM tidak akan menolong kesehatan fiskal seperti yang direncanakan pemerintah. "Bebeberapa kali kenaikan harga BBM di masa lalu terbukti tidak efektif menyelamatkan APBN," katanya.

Kemudian, alasan ketiga, publik menilai adanya motif politik praktis. Kebijakan kenaikan harga BBM dinilai hanya menjadi pintu masuk peluncuran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sarat dengan muatan politik praktis menjelang Pemilu 2014 dan upaya mendongkrak elektabilitas partai pemerintah.

Di sisi lain, sebanyak 51,7 persen responden setuju dengan pemberian BLSM, dan 47,2 persen tidak setuju. Masyarakat menilai, nominal BLSM yang diberikan oleh pemerintah tidak signifikan untuk membantu rakyat kecil.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

    Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

    Nasional
    Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

    Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

    Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

    Nasional
    Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

    Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

    Nasional
    Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

    Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

    Nasional
    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Nasional
    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Nasional
    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Nasional
    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Nasional
    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X