Kompas.com - 02/06/2013, 13:31 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat didesak untuk memasukkan isu pembatasan dana kampanye pemilihan kepala daerah (Pemilkada) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pembatasan dana kampanye Pemilkada dinilai penting untuk menekan potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah.

"RUU Pilkada tidak mengangkat isu pembatasan dana itu. Ini mengherankan, kenapa DPR dan Pemerintah tidak membatasi dana kampanye meskipun mereka sudah menghitung ada masalah?" kata Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto pada diskusi di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Hadir pula dalam diskusi tersebut, peneliti Transparency International Indonesia Reza Syawawi, dan Kordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Afifuddin.

Lebih jauh Didik mengungkapkan, pemerintah maupun DPR sebenarnya menyadari bahwa tidak adanya pembatasan dana kampanye Pilkada menyebabkan permasalahan. Salah satunya, masalah korupsi yang dilakukan kepala daerah. Ketika sudah menjabat, kepala daerah tersebut cenderung melakukan praktik korupsi untuk mengembalikan utang dana kampanye.

Namun, menurutnya, selama ini pemerintah berdalih pembatasan dana kampanye bakal melanggar prinsip kebebasan. "Prinsip ini termasuk memberi kekuasaan peserta Pemilu untuk melaksanakan kampanye sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dikhawatirkan akan mencederai prinsip kebebasan ini," katanya.

Padahal, lanjut Didik, tidak adanya pembatasan dana kampanye justru melanggar prinsip kesetaraan dalam proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. Bebasnya pendanaan kampanye pilkada dinilainya tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kontender pemilkada sehingga memungkinkan terjadinya dominasi oleh peserta bermodal besar.

"Mereka yang punya duit memiliki peluang lebih besar untuk menang," katanya.

Jumlah Pemilih sebagai Dasar Menghitung

Menurut Didik, mekanisme pembatasan belanja kampanye Pilkada sebenarnya mudah dilakukan. Dia mengusulkan, besaran dana kampanye maksimal ditetapkan berdasakan jumlah pemilih di tiap daerah.

"Kalau pemilihnya 1 juta, maka nilai berapa batas maksimal yang digunakan peserta kampanye untuk yakinkan pemilih? Misalnya 1 pemilih itu Rp 1.000, maka 1.000 dikalikan 1 juta pemilih, artinya Rp 1 miliar," paparnya.

Sebagai simulasinya, kata Didik, peserta dan penyelenggara dapat menggunakan data atau pengalaman dalam Pemilkada sebelumnya. "Kalau pengalaman Pilkada sebelumnya ternyata ada yang mencapai Rp 3.000 per pemilih, sementara ada yang hanya Rp 300, kita bisa kira-kira, atau dibikin rata-rata," ujar Didik.

"Sebenarnya simpel, tapi DPR dan pemerintah kita yang memang tidak memiliki political will," tambahnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

    Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

    OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

    Nasional
    Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

    Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

    Nasional
    OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

    OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

    Nasional
    Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

    Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

    Nasional
    Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

    Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

    OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

    Nasional
    Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

    Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

    Nasional
    Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

    Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

    Nasional
    Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

    Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

    Nasional
    Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

    Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

    Nasional
    Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

    Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

    Nasional
    Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

    Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

    Nasional
    PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

    PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

    Nasional
    Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

    Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X