Kompas.com - 02/06/2013, 13:31 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat didesak untuk memasukkan isu pembatasan dana kampanye pemilihan kepala daerah (Pemilkada) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pembatasan dana kampanye Pemilkada dinilai penting untuk menekan potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah.

"RUU Pilkada tidak mengangkat isu pembatasan dana itu. Ini mengherankan, kenapa DPR dan Pemerintah tidak membatasi dana kampanye meskipun mereka sudah menghitung ada masalah?" kata Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto pada diskusi di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Hadir pula dalam diskusi tersebut, peneliti Transparency International Indonesia Reza Syawawi, dan Kordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Afifuddin.

Lebih jauh Didik mengungkapkan, pemerintah maupun DPR sebenarnya menyadari bahwa tidak adanya pembatasan dana kampanye Pilkada menyebabkan permasalahan. Salah satunya, masalah korupsi yang dilakukan kepala daerah. Ketika sudah menjabat, kepala daerah tersebut cenderung melakukan praktik korupsi untuk mengembalikan utang dana kampanye.

Namun, menurutnya, selama ini pemerintah berdalih pembatasan dana kampanye bakal melanggar prinsip kebebasan. "Prinsip ini termasuk memberi kekuasaan peserta Pemilu untuk melaksanakan kampanye sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dikhawatirkan akan mencederai prinsip kebebasan ini," katanya.

Padahal, lanjut Didik, tidak adanya pembatasan dana kampanye justru melanggar prinsip kesetaraan dalam proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. Bebasnya pendanaan kampanye pilkada dinilainya tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kontender pemilkada sehingga memungkinkan terjadinya dominasi oleh peserta bermodal besar.

"Mereka yang punya duit memiliki peluang lebih besar untuk menang," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jumlah Pemilih sebagai Dasar Menghitung

Menurut Didik, mekanisme pembatasan belanja kampanye Pilkada sebenarnya mudah dilakukan. Dia mengusulkan, besaran dana kampanye maksimal ditetapkan berdasakan jumlah pemilih di tiap daerah.

"Kalau pemilihnya 1 juta, maka nilai berapa batas maksimal yang digunakan peserta kampanye untuk yakinkan pemilih? Misalnya 1 pemilih itu Rp 1.000, maka 1.000 dikalikan 1 juta pemilih, artinya Rp 1 miliar," paparnya.

Sebagai simulasinya, kata Didik, peserta dan penyelenggara dapat menggunakan data atau pengalaman dalam Pemilkada sebelumnya. "Kalau pengalaman Pilkada sebelumnya ternyata ada yang mencapai Rp 3.000 per pemilih, sementara ada yang hanya Rp 300, kita bisa kira-kira, atau dibikin rata-rata," ujar Didik.

"Sebenarnya simpel, tapi DPR dan pemerintah kita yang memang tidak memiliki political will," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

    Nasional
    Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

    Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

    Nasional
    Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

    Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

    Nasional
    Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

    Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

    Nasional
    Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

    Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

    Nasional
    Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

    Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

    Nasional
    Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

    Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

    Nasional
    Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

    Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

    Nasional
    Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

    Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

    Nasional
    Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

    Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

    Nasional
    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Nasional
    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Nasional
    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Nasional
    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Nasional
    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.