Priyo: Tak Masuk Akal kalau Saya Cuma Dapat 1 Persen

Kompas.com - 01/06/2013, 22:23 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.COM - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, ia ingin mengklarifikasi berbagai berita yang beredar tentang fee yang ia terima dalam proyek pengadaan Al Quraan dan laboratorium komputer.  "Pertama, hakim mengutip Fahd yang ingin memperbesar fee. Lumayan kan satu persen, " kata Priyo saat dihubungi Sabtu (1/6) malam.

Ia mengatakan, dalam hal itu berarti namanya dicatut Fahd El Fouz atau Fahd Al Rafiq. Fahd adalah saksi dalam kasus pengadan Al Quran yang mempidana Zulkarnaen Djabbar.  Dalam sidang 21 Maret lalu, Fahd menyatakan, ia hanya mencatut nama Priyo sebagai salah satu penerima pembagian fee.

Namun, dalam sidang putusan kasus Zulkarnaen Djabbar, hakim Alexander Marwata membacakan daftar yang pernah dibuat Fahd. "Pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 pembagian fee Senayan/Zulkarnaen (6 persen), Vascoruseimy/Syamsurahman (2 persen), kantor (0,5 persen), PBS atau Priyo Budi Santoso (1 persen), saksi/Fahd El Fouz (3,5 persen), terdakwa II Dendy Prasetia (2,25 persen)," kata hakim Alexander Marwata dalam sidang, Kamis (30/6).

"Kedua, saya ini Wakil Ketua DPR. Kalau yang lain saja terima sampai 6 persen, masak saya cuma dapat 1 persen," tantang Priyo.

Ia juga mengatakan, hal tidak masuk akal yang ketiga adalah pengadaan itu semua terjadi di Kementerian Agama. Padahal, di DPR Priyo membawahi bidang politik dan keamanan. "Saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kementerian Agama," kata Priyo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

Nasional
Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

Nasional
Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

Nasional
Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

Nasional
Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

Nasional
Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

Nasional
Survei 'Litbang Kompas', Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

Survei "Litbang Kompas", Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

Nasional
Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

Nasional
Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

[POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Nasional
Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.