Pancasila Diperingati di Bawah Pohon Sukun di Ende

Kompas.com - 01/06/2013, 08:28 WIB
|
EditorKistyarini

ENDE, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas memperingati Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2013).

Saat ini, persiapan untuk peringatan Hari Lahir Pancasila itu tengah dipersiapkan, sementara menunggu kedatangan Boediono dan rombongan dari Jakarta. Sementara itu, Taufiq sudah ada di Kupang, NTT, dan tengah bergerak ke Ende.

Di Lapangan Pancasila yang akan dijadikan tempat peringatan, ratusan undangan sudah memadati kursi-kursi yang disiapkan. Pelajar dari SMAN 1 Ende sudah bersiap dengan pakaian daerah yang kaya akan warna. Mereka akan ikut ambil bagian mengisi acara dengan bernyanyi.

Saat peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni di Lapangan Pancasila yang menghadap ke Pantai Ende, Boediono akan meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende.

Monumen Bung Karno yang saat ini masih diselubungi kain dibangun di Taman Rendo yang terletak di sisi utara Lapangan Pancasila. Dalam monumen itu, patung Bung Karno digambarkan sedang duduk menghadap ke Pantai Ende dinaungi teduhnya Pohon Sukun.

Pohon sukun serupa juga menaungi Bung Karno saat bergumul dengan banyak gagasan ketika diasingkan. Pohon sukun asli yang ketika itu menaungi Bung Karno sudah mati, dan Pohon Sukun yang sekarang ada adalah pohon sukun baru yang ditanam kemudian.

Pohon sukun yang saat ini sudah membesar dengan tinggi sekitar 20 meter tanpa rekayasa ternyata bercabang lima dari pokok batang yang diameternya sekitar satu meter.

Di bawah pohon sukun ini, Boediono didampingi Taufiq meresmikan Monumen Bung Karno dan Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

    Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

    Nasional
    Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

    Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

    Nasional
    Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

    Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

    Nasional
    KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

    KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

    Nasional
    Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

    Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

    Nasional
    Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

    Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

    Nasional
    KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

    KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

    Nasional
    Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

    Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

    Nasional
    Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

    Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

    Nasional
    Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

    Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

    Nasional
    Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

    Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

    Nasional
    Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

    Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

    Nasional
    Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

    Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

    Nasional
    KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

    KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

    Nasional
    Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

    Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X