Polri Siap Hadir di Sidang Praperadilan Antasari

Kompas.com - 01/06/2013, 07:56 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian selaku termohon menyatakan akan menghadiri sidang praperadilan yang dimohonkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dijadwalkan kembali pada 5 Juni 2013.

"Kami masih rapatkan dengan penyidik, sidang selanjutnya insya Allah hadir," ujar Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Inspektur Jenderal Anton Setiadi melalui pesan singkat, Jumat (31/5/2013) malam. Sebelumnya, pada Rabu (29/5/2013) tidak ada perwakilan Polri yang menghadiri sidang praperadilan tersebut.

Polri beralasan pihaknya terlambat mengetahui gugatan tersebut. Gugatan praperadilan yang diajukan Antasari itu terkait tidak adanya kejelasan penanganan kasus SMS gelap kepada almarhum Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, yang pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Agustus 2011.

Antasari sempat menyatakan kekecewaannya karena termohon tidak hadir. Menurut Antasari, sidang itu merupakan salah satu upaya dia mencari keadilan atas kasus pembunuhan Nasrudin.

Kasus SMS gelap tidak terbukti di pengadilan, tetapi menjadi salah satu dasar hakim menjerat Antasari dengan hukuman 18 tahun penjara. Ketidakhadiran Polri, menurut dia, akan memperlambat upayanya membuat kasus itu menjadi terang benderang.

Sementara itu, kepolisian menyatakan ketidakhadiran mereka dalam sidang praperadilan bukan bermaksud mengabaikan gugatan Antasari. "Bukan berarti kami mengabaikan atau juga melecehkan. Kami mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang kami lakukan kepada publik melalui mekanisme hukum yang ada," terang Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Agus Rianto.

Antasari pernah membuat laporan kasus SMS gelap ke Polri LP/555/VIII/2011/Bareskrim tertanggal 25 Agustus 2011. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan penanganan kasus itu. Antasari mengaku tidak pernah mengirim SMS berupa ancaman kepada Nasrudin.

Dalam persidangan, SMS itu juga tak dapat dibuktikan dikirim oleh Antasari. Keterangan saksi ahli di bidang IT, Agung Harsoyo, menduga ancaman pesan singkat itu tidak dikirirm dari telepon genggam Antasari, tetapi dikirim melalui peralatan teknologi informasi atau jaringan internet lain.

SMS itu disebut dikirim Antasari setelah Nasrudin memergoki Antasari berduaan dengan Rani Juliani di Hotel Gran Mahakam, Jakarta. Adapun SMS yang disebut dikirim oleh Antasari itu berisi, "Maaf mas, masalah ini cukup kita berdua saja yang tahu. Kalau sampai ter-blow up, tahu konsekuensinya".

Antasari dihukum 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Pengusutan kasus SMS gelap ini diharapkan dapat dijadikan bukti baru atau novum untuk kasusnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    Nasional
    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

    Nasional
    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    Nasional
    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Nasional
    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Nasional
    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Nasional
    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Nasional
    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Nasional
    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Nasional
    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Nasional
    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    Nasional
    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Nasional
    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Nasional
    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Nasional
    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X