Polri Siap Hadir di Sidang Praperadilan Antasari

Kompas.com - 01/06/2013, 07:56 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian selaku termohon menyatakan akan menghadiri sidang praperadilan yang dimohonkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dijadwalkan kembali pada 5 Juni 2013.

"Kami masih rapatkan dengan penyidik, sidang selanjutnya insya Allah hadir," ujar Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Inspektur Jenderal Anton Setiadi melalui pesan singkat, Jumat (31/5/2013) malam. Sebelumnya, pada Rabu (29/5/2013) tidak ada perwakilan Polri yang menghadiri sidang praperadilan tersebut.

Polri beralasan pihaknya terlambat mengetahui gugatan tersebut. Gugatan praperadilan yang diajukan Antasari itu terkait tidak adanya kejelasan penanganan kasus SMS gelap kepada almarhum Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, yang pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Agustus 2011.

Antasari sempat menyatakan kekecewaannya karena termohon tidak hadir. Menurut Antasari, sidang itu merupakan salah satu upaya dia mencari keadilan atas kasus pembunuhan Nasrudin.


Kasus SMS gelap tidak terbukti di pengadilan, tetapi menjadi salah satu dasar hakim menjerat Antasari dengan hukuman 18 tahun penjara. Ketidakhadiran Polri, menurut dia, akan memperlambat upayanya membuat kasus itu menjadi terang benderang.

Sementara itu, kepolisian menyatakan ketidakhadiran mereka dalam sidang praperadilan bukan bermaksud mengabaikan gugatan Antasari. "Bukan berarti kami mengabaikan atau juga melecehkan. Kami mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang kami lakukan kepada publik melalui mekanisme hukum yang ada," terang Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Agus Rianto.

Antasari pernah membuat laporan kasus SMS gelap ke Polri LP/555/VIII/2011/Bareskrim tertanggal 25 Agustus 2011. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan penanganan kasus itu. Antasari mengaku tidak pernah mengirim SMS berupa ancaman kepada Nasrudin.

Dalam persidangan, SMS itu juga tak dapat dibuktikan dikirim oleh Antasari. Keterangan saksi ahli di bidang IT, Agung Harsoyo, menduga ancaman pesan singkat itu tidak dikirirm dari telepon genggam Antasari, tetapi dikirim melalui peralatan teknologi informasi atau jaringan internet lain.

SMS itu disebut dikirim Antasari setelah Nasrudin memergoki Antasari berduaan dengan Rani Juliani di Hotel Gran Mahakam, Jakarta. Adapun SMS yang disebut dikirim oleh Antasari itu berisi, "Maaf mas, masalah ini cukup kita berdua saja yang tahu. Kalau sampai ter-blow up, tahu konsekuensinya".

Antasari dihukum 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Pengusutan kasus SMS gelap ini diharapkan dapat dijadikan bukti baru atau novum untuk kasusnya.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

    APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

    Nasional
    Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

    Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

    Nasional
    Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

    Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

    Nasional
    Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

    Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

    Nasional
    Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

    Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

    Nasional
    Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

    Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

    Nasional
    Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

    Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

    Nasional
    Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

    Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

    Nasional
    Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

    Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

    Nasional
    Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

    Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

    Nasional
    Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

    Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

    Nasional
    Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

    Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

    Nasional
    Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

    Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

    Nasional
    Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

    Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

    Nasional
    Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

    Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X