Pengendali BBM Siap

Jakarta, Kompas - Pemasangan alat kendali bahan bakar minyak di semua stasiun pengisian bahan bakar umum di DKI Jakarta dan sekitarnya akan dilaksanakan pertengahan Juni 2013. Hal ini diikuti pemasangan alat pengenal dengan frekuensi radio pada semua kendaraan di wilayah itu.

Menurut Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, dalam acara simulasi penerapan sistem pengendalian BBM bersubsidi, Jumat (31/5), di Jakarta, sistem pengendalian BBM bersubsidi direncanakan akan beroperasi penuh di DKI Jakarta dan sekitar, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, pada Oktober 2013.

Sebelumnya, pemasangan alat kendali atau alat pembaca RFID (radio frequency identification) di semua SPBU di DKI Jakarta akan dilakukan mulai pertengahan Juni dan ditargetkan tuntas dalam waktu dua pekan.

Selanjutnya, pemasangan RFID pada semua kendaraan di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, akan dilakukan secara bertahap mulai Juli nanti. ”Kami menunggu penerbitan aturan pengendalian BBM dari Badan Pengatur Hilir Migas,” ujarnya.

Untuk DKI Jakarta, rencananya RFID akan dipasang pada 10 juta kendaraan bermotor, sedangkan alat kendali akan dipasang di 276 SPBU. Setelah pemasangan pada kendaraan, maka akan ada masa sosialisasi mengenai penerapan sistem itu secara simultan selama tiga bulan sehingga bisa beroperasi penuh di Jakarta pada Oktober nanti. Pola serupa juga akan diterapkan di daerah lain sehingga pertengahan 2014 sistem itu telah diterapkan di semua provinsi.

Pada Agustus, pemasangan alat kendali akan dilakukan di 570 SPBU di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dibarengi pemasangan RFID pada semua kendaraan di daerah itu.

Secara nasional alat kendali konsumsi BBM ini akan dipasang di 11 juta mobil penumpang, 80 juta motor, 3 juta bus, 6 juta truk, dan 5.027 SPBU di 33 provinsi. Pemasangan alat itu bisa dilakukan di SPBU, mal, terminal, dan instansi pemerintah.

Deputi Dukungan Teknik PT INTI Parwito mengatakan, impor peralatan pengendalian BBM akan dilakukan secara bertahap mulai pertengahan Juni nanti. Sebagian alat kendali itu juga diproduksi di dalam negeri.

”Saat ini, kami telah melakukan survei ke SPBU di Jakarta yang akan dipasang alat kendali berbasis teknologi informasi. Pemasangan kabel sudah dilakukan di sejumlah SPBU,” ujarnya.

Perketat distribusi BBM

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Tugas Dwi Apriyanto memerintahkan jajarannya untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Itu dilakukan untuk mengantisipasi penimbunan atau penyelewengan distribusi.

Peningkatan pengawasan dilakukan melalui penambahan jadwal patroli dan razia selektif di wilayah-wilayah yang dicurigai. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Mukson Munandar di Pontianak, Jumat, perintah itu berlaku untuk semua jajaran, baik kepolisian resor maupun direktorat terkait di Polda Kalbar.

”Pengalaman tahun lalu, penimbunan BBM bersubsidi marak terjadi saat pemerintah berencana menaikkan harganya. Itu terbukti dari banyaknya penyitaan oleh jajaran Polda Kalbar. Supaya penyalahgunaan tidak terulang, salah satu upaya yang dilakukan jajaran Polda Kalbar adalah meningkatkan pengawasan,” kata Mukson.

Senin lalu, Direktorat Polisi Perairan Polda Kalbar menyita 5,6 ton solar subsidi yang diangkut menggunakan sebuah kapal di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Pengangkutan solar subsidi itu tidak disertai dengan dokumen. Penyidik Direktorat Polisi Perairan Polda Kalbar menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut.

Pengawasan atas distribusi BBM bersubsidi juga dilakukan di Kalimantan Selatan. Kepala Polda Kalsel Brigadir Jenderal (Pol) Taufik Ansorie di Banjarmasin, Jumat, menegaskan, pemantauan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kalsel diperketat menjelang penetapan kenaikan harga.

Menurut Taufik Ansorie, pihaknya berkoordinasi dengan Pertamina agar jangan sampai ada kelompok masyarakat tertentu yang mengambil keuntungan dari situasi tidak menentu. Jajaran Polda Kalsel siap mengamankan dan terus memantau distribusi sebelum kenaikan diputuskan. Hingga Jumat, harga eceran bensin di Banjarmasin saat ini berkisar Rp 5.500-Rp 6.000 per botol (sekitar 1 liter).

Masjidil, nelayan yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menegaskan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang dibutuhkan nelayan di perbatasan Kalimantan Utara, bisa menciptakan ”gelombang” kulakan BBM khususnya Premium ke Tawau, Malaysia. Sebab harga Premium di negara tetangga itu nantinya lebih murah Rp 5.000 per liter.

”Kami khawatir Pemerintah Malaysia membaca gejala itu dan memperketat pengawasan di SPBU-nya di Tawau, juga memantau perairan,” ujar Masjidil.(EVY/DEN/AHA/PRA/ACI)