Kompas.com - 31/05/2013, 21:45 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Dada Rosada membantah jadi inisiator pemberian suap kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono terkait kepengurusan perkara bantuan sosial (bansos) di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Dada menyampaikan bantahannya itu seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih 10 jam terkait kasus dugaan penyuapan tersebut.

“Menyuruh, enggak..enggak,” kata Dada di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/5/2013). Dada membantah memerintahkan orang dekatnya, Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, untuk memberikan uang suap kepada hakim Setyabudi.

Adapun Toto dan Setyabudi sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. “Enggak..enggak,” ujar Dada. Bantahan yang sama juga disampaikan Dada saat ditanya mengenai dugaan uang yang digunakan untuk menyuap Setyabudi tersebut berasal dari patungan para kepala Dinas.

KPK memeriksa Dada sebagai saksi karena dianggap tahu seputar pemberian uang kepada hakim Setyabudi tersebut. Pemeriksaan ini merupakan yang kelima kalinya bagi Dada. Saat ditanya mengapa kerap diperiksa KPK dalam waktu yang cukup lama, Dada mengaku banyak yang hal yang ditanyakan penyidik KPK kepadanya. “Pengembangan yang lama saja, enggak apa-apa. Ini dalam rangka mempermudah dan memperceoat saja, banyaklah,” tuturnya.

KPK Mengarah ke Dada

Nama Dada kerap disebut dalam pusaran kasus pemberian hadiah kepada hakim Setyabudi. Dari informasi yang diterima Kompas.com, KPK telah memiliki bukti dan petunjuk mengenai dugaan keterlibatan Dada.

Dalam kasus ini, orang dekat Dada, yakni Toto Hutagalung, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menyuap hakim Setyabudi. KPK juga menetapkan orang suruhan Toto yang bernama Asep Triana dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Bandung Hery Nurhayat sebagai tersangka. Terkait penyidikan kasus ini, KPK mencegah Dada bepergian ke luar negeri.

Beberapa waktu lalu, KPK menggeledah ruangan Dada di kantor Pemkot Bandung, rumah dinas Dada di Jalan Pendapa Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, pada Jumat (17/5/2013, dan rumah pribadinya di Jalan Tirtasari II No 12 RT 12 RW 09, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Bandung, pada hari yang sama.

Dari penggeledahan di rumah pribadi Dada, tim penyidik KPK menyita beberapa barang, di antaranya SIM card Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor 0811224752 dan daftar riwayat hidup (RH) Dada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

Nasional
Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

Nasional
Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

Nasional
UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' Versi PCR 2,77 Persen

UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" Versi PCR 2,77 Persen

Nasional
Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.