Kompas.com - 31/05/2013, 21:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Selaku Bendahara Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Komisaris Polisi Legimo rupanya tidak hanya mengurusi transaksi uang keluar dan masuk kas Korlantas. Ia juga mencatat transaksi yang bersumber dari fee proyek atas perintah atasannya, Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Menurut Legimo, uang terkait proyek yang diterima Djoko itu dicatatnya dalam buku khusus. “Kalau APBN pelaporannya ke Irwasum, tapi kalau dana-dana, saya membukukannya ke kas tertentu, sebagai bukunya Kakor (Kepala Korlantas, Djoko), buku khusus,” kata Legimo saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM dengan terdakwa Djoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Legimo juga mengatakan, Djoko rutin mengontrol transaksi uang yang dicatat dalam buku khusus itu setiap dua minggu hingga dua bulan sekali. Mendengar kesaksian Legimo, hakim Anwar pun bertanya apakah praktik pencatatan uang proyek di buku khusus ini memang berlaku umum di institusi Polri.

“Institusi Polri yang lain tahu enggak?” tanya hakim Anwar. Lantas Legimo mengaku tidak tahu apakah pencatatan ini juga dilakukan divisi Polri yang lain atau tidak. “Untuk yang lain, kurang tahu, tapi yang saya kerjakan ada,” ujarnya.

Kemudian hakim Anwar menanyakan untuk apa penggunaan uang yang dicatat dalam buku khusus tersebut. “Uang di buku itu untuk apa? Pribadi Korlantas atau uang Polri?” tanyanya.

Atas pertanyaan ini, Legimo mengatakan, pengeluaran kas tersebut berdasarkan perintah Kepala Korlantas, yakni Djoko Susilo, sementara pengelolaannya dibukukan Legimo selaku bendahara.

Kepada majelis hakim, Legimo juga mengaku pernah diperintahkan Djoko untuk membayarkan uang ke sejumlah pihak. Salah satunya kepada seseorang bernama Nana Suryana yang mengaku sebagai pengurus kebun Djoko di kawasan Subang, Jawa Barat. “Sekali ngasih bisa Rp 300 juta. Saya lupa berapa kali,” ujarnya.

Saat ditanya jaksa terkait asal uang yang digunakan untuk membayarkan sejumlah pihak, termasuk Nana, Legimo mengatakan, “Kalau dana dari hasil pemberian perusahaan-perusahaan tersebut masih ada, dipakai dari perusahaan-perusahaan itu. Tapi kalau tidak ada, baru saya pinjam ke koperasi.”

Menurut Legimo, pinjaman Djoko ke Primer Koperasi Polri sudah mencapai Rp 12 miliar yang belum dilunasi hingga Djoko dimutasi sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.

Pemberian dari rekanan

Kesaksian Legimo juga mengungkapkan adanya uang Rp 4 miliar yang diantarkan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto kepada Djoko Susilo. Selain uang Rp 4 miliar, Legimo mengaku pernah menerima uang dalam bentuk empat kardus besar atas perintah Djoko. Menurut Legimo, uang dalam kardus ini pun berasal dari Budi Susanto, pemenang tender proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat.

Bukan hanya itu, Legimo juga mengaku pernah diperintah mengambil uang dari PT Pura Group yang berkantor di Kudus, Jawa Tengah. Uang yang nilainya miliaran rupiah tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan blangko STNK dan BPKB di Korlantas Polri. PT Pura Group pernah bekerja sama dengan rekanan Polri mengadakan blangko STNK dan BPKB serta material untuk SIM tahun 2008 dan 2009.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    Nasional
    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Nasional
    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    Nasional
    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Nasional
    Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

    Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

    UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

    UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

    Nasional
    UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

    UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

    UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

    Nasional
    Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

    Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

    Nasional
    Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

    Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X