Polri: Laporan PKS Masih Penyelidikan

Kompas.com - 31/05/2013, 16:37 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia menegaskan, pihaknya belum menaikkan status ke tahap penyidikan terhadap laporan Partai Keadilan Sejahtera dengan terlapor Juru Bicara KPK Johan Budi. Laporan itu masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada tersangka.

"Sementara untuk laporan yang kita terima terkait masalah itu masih proses penyelidikan. Belum ada penetapan tersangka ataupun lain-lainnya," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2013).

Menurut Agus, untuk menaikkan ke tahap penyidikan perlu proses pembuktian. Pemeriksaan saksi-saksi pun diketahui belum pernah dilakukan. "Hal ini perlu kita lakukan karena memang dalam proses penyidikan pidana. Kita harus penuhi dulu hal-hal yang kita jadikan acuan," terang Agus.

Sebelumnya, kuasa hukum PKS Suhardi La Maira mengklaim, kepolisian telah menaikkan status ke tahap penyidikan terhadap laporan tersebut.

Johan Budi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 13 Mei 2013 lalu atas tuduhan penghinaan. Johan dinilai telah menyampaikan pernyataan yang tidak benar bahwa PKS menghalang-halangi petugas KPK untuk melakukan penyitaan mobil. PKS sempat berseteru dengan KPK yang berusaha menyita enam mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, petugas keamanan PKS beserta organisasi massa menghalang-halangi hingga akhirnya mobil itu masih belum bisa disita dan hanya disegel di kantor DPP PKS.

PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan. Sementara itu, pihak KPK mengaku sudah sesuai prosedur. Saat mendatangi kantor DPP PKS, penyidik mengaku telah membawa surat penyitaan.

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

    KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

    Nasional
    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Nasional
    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    Nasional
    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Nasional
    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Nasional
    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Nasional
    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Nasional
    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Nasional
    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Nasional
    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    Nasional
    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X