Kompas.com - 31/05/2013, 16:06 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli masih ingin menjadi presiden. Ekonom ini pun mengatakan tertarik maju dalam konvensi Partai Demokrat.

Namun, sebelum memutuskan maju dalam konvensi tersebut, Rizal ingin terlebih dulu melihat persyaratan dan mekanisme penetapan capres dalam konvensi. Jika SBY maupun keluarganya terlibat dalam penetapan capres yang akan diusung pada Pilpres 2014, Rizal mengaku tidak akan maju.

Hal itu dikatakan Rizal saat diskusi "Mencari Format Rekrutmen Kepemimpinan Nasional yang Pro Daerah" di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

"Kalau sistem penentuan di konvensi pada akhirnya diputuskan keluarga SBY, saya anjurkan teman-teman alternatif tidak ikut sama sekali karena tidak ada manfaatnya buat demokrasi dan bangsa. Tapi kalau ditentukan secara demokratis tanpa keterlibatan SBY, itu hal menarik, baru kita ikut," kata Rizal.

Rizal mengatakan, kepastian tidak adanya keterlibatan keluarga SBY dalam penetapan capres dan cawapres harus tertuang dalam aturan tertulis seperti di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Melihat rekam jejak SBY, kata dia, sulit memercayai pernyataannya secara lisan.

Kenapa Anda ingin maju sebagai capres? "Saya kecewa demokrasi sekarang bukan demokrasi yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Demokrasi hanya bermanfaat dan sangat menguntungkan parpol, para politisi, dan birokrat," jawab Rizal.

Seperti diberitakan, Demokrat saat ini dalam proses pembentukan Komite Konvensi. Nantinya, Komite Konvensi yang akan menentukan mekanisme proses seleksi apakah mengundang calon atau memberi ruang para tokoh untuk mendaftar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tahap pertama dimulai Agustus 2013 . Nanti nama-nama masuk, lalu diseleksi siapa yang layak ikut," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Nasional
    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Nasional
    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Nasional
    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Nasional
    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    Nasional
    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

    Nasional
    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.