Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Ingin Ikut Konvensi Demokrat, asalkan...

Kompas.com - 31/05/2013, 16:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli masih ingin menjadi presiden. Ekonom ini pun mengatakan tertarik maju dalam konvensi Partai Demokrat.

Namun, sebelum memutuskan maju dalam konvensi tersebut, Rizal ingin terlebih dulu melihat persyaratan dan mekanisme penetapan capres dalam konvensi. Jika SBY maupun keluarganya terlibat dalam penetapan capres yang akan diusung pada Pilpres 2014, Rizal mengaku tidak akan maju.

Hal itu dikatakan Rizal saat diskusi "Mencari Format Rekrutmen Kepemimpinan Nasional yang Pro Daerah" di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

"Kalau sistem penentuan di konvensi pada akhirnya diputuskan keluarga SBY, saya anjurkan teman-teman alternatif tidak ikut sama sekali karena tidak ada manfaatnya buat demokrasi dan bangsa. Tapi kalau ditentukan secara demokratis tanpa keterlibatan SBY, itu hal menarik, baru kita ikut," kata Rizal.

Rizal mengatakan, kepastian tidak adanya keterlibatan keluarga SBY dalam penetapan capres dan cawapres harus tertuang dalam aturan tertulis seperti di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Melihat rekam jejak SBY, kata dia, sulit memercayai pernyataannya secara lisan.

Kenapa Anda ingin maju sebagai capres? "Saya kecewa demokrasi sekarang bukan demokrasi yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Demokrasi hanya bermanfaat dan sangat menguntungkan parpol, para politisi, dan birokrat," jawab Rizal.

Seperti diberitakan, Demokrat saat ini dalam proses pembentukan Komite Konvensi. Nantinya, Komite Konvensi yang akan menentukan mekanisme proses seleksi apakah mengundang calon atau memberi ruang para tokoh untuk mendaftar.

"Tahap pertama dimulai Agustus 2013 . Nanti nama-nama masuk, lalu diseleksi siapa yang layak ikut," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com