Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/05/2013, 16:06 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli masih ingin menjadi presiden. Ekonom ini pun mengatakan tertarik maju dalam konvensi Partai Demokrat.

Namun, sebelum memutuskan maju dalam konvensi tersebut, Rizal ingin terlebih dulu melihat persyaratan dan mekanisme penetapan capres dalam konvensi. Jika SBY maupun keluarganya terlibat dalam penetapan capres yang akan diusung pada Pilpres 2014, Rizal mengaku tidak akan maju.

Hal itu dikatakan Rizal saat diskusi "Mencari Format Rekrutmen Kepemimpinan Nasional yang Pro Daerah" di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

"Kalau sistem penentuan di konvensi pada akhirnya diputuskan keluarga SBY, saya anjurkan teman-teman alternatif tidak ikut sama sekali karena tidak ada manfaatnya buat demokrasi dan bangsa. Tapi kalau ditentukan secara demokratis tanpa keterlibatan SBY, itu hal menarik, baru kita ikut," kata Rizal.

Rizal mengatakan, kepastian tidak adanya keterlibatan keluarga SBY dalam penetapan capres dan cawapres harus tertuang dalam aturan tertulis seperti di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Melihat rekam jejak SBY, kata dia, sulit memercayai pernyataannya secara lisan.

Kenapa Anda ingin maju sebagai capres? "Saya kecewa demokrasi sekarang bukan demokrasi yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Demokrasi hanya bermanfaat dan sangat menguntungkan parpol, para politisi, dan birokrat," jawab Rizal.

Seperti diberitakan, Demokrat saat ini dalam proses pembentukan Komite Konvensi. Nantinya, Komite Konvensi yang akan menentukan mekanisme proses seleksi apakah mengundang calon atau memberi ruang para tokoh untuk mendaftar.

"Tahap pertama dimulai Agustus 2013 . Nanti nama-nama masuk, lalu diseleksi siapa yang layak ikut," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com