Eva: Tetap Terima "Award", Presiden Permalukan Diri Sendiri

Kompas.com - 31/05/2013, 13:17 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tetap menerima penghargaan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF) dinilai telah mempermalukan pribadi SBY dan rakyat Indonesia. Award tetap diterima meski penuh kontroversi.

"Presiden mempermalukan diri sendiri dan rakyat," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari melalui pesan singkat, Jumat (31/5/2013).

Eva mengatakan, award tersebut bertolak belakang dengan prestasi konkret SBY dalam pengembangan toleransi selama 8 tahun terakhir. Toleransi malah semakin memburuk jika melihat berbagai tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Ia menyinggung tindakan intoleransi yang diterima jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, jamaah Syiah di Sampang, Ahmadiyah di berbagai daerah, dan korban lainnya. Mereka, kata Eva, tidak bisa menikmati hak-hak konstitusional untuk beribadah hanya karena posisi mereka sebagai kelompok minoritas.

"Sayang tangisan dan tuntutan para korban tidak digubris Presiden karena tampaknya Presiden ingin mendapat award bagi dirinya karena jelas tidak akan membawa perubahan situasi toleransi di Tanah Air," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Eva juga mempertanyakan kredibilitas ACF karena ternyata tidak mampu menjual tiket acara. Akibatnya, informasi yang diterima Eva, staf KBRI direpotkan karena harus berperan sebagai sales acara tersebut.

"Sayangnya tidak mendapat respons positif. Ini tentu membuat prihatin kita semua karena upacara pemberian award itu jadi tontonan yang tidak menarik," kata Eva.

"Sepatutnya Presiden introspeksi untuk menerima award atas dasar prestasi dan kinerja konkret. Pembelajaran penting adalah Presiden harus melakukan kompensasi atas insiden award itu dengan melakukan terobosan penyelesaian masalah yang sedang dinanti para korban."

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

    Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

    Nasional
    Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

    Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

    Nasional
    Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

    Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

    Nasional
    Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

    Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

    Nasional
    Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

    Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

    Nasional
    Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

    Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

    Nasional
    Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

    Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

    Nasional
    Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

    Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

    Nasional
    Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

    Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

    Nasional
    UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

    UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

    Nasional
    Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

    Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

    Nasional
    Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

    Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

    Nasional
    49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

    49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

    Nasional
    Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

    Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

    Nasional
    Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X