Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva: Tetap Terima "Award", Presiden Permalukan Diri Sendiri

Kompas.com - 31/05/2013, 13:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tetap menerima penghargaan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF) dinilai telah mempermalukan pribadi SBY dan rakyat Indonesia. Award tetap diterima meski penuh kontroversi.

"Presiden mempermalukan diri sendiri dan rakyat," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari melalui pesan singkat, Jumat (31/5/2013).

Eva mengatakan, award tersebut bertolak belakang dengan prestasi konkret SBY dalam pengembangan toleransi selama 8 tahun terakhir. Toleransi malah semakin memburuk jika melihat berbagai tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Ia menyinggung tindakan intoleransi yang diterima jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, jamaah Syiah di Sampang, Ahmadiyah di berbagai daerah, dan korban lainnya. Mereka, kata Eva, tidak bisa menikmati hak-hak konstitusional untuk beribadah hanya karena posisi mereka sebagai kelompok minoritas.

"Sayang tangisan dan tuntutan para korban tidak digubris Presiden karena tampaknya Presiden ingin mendapat award bagi dirinya karena jelas tidak akan membawa perubahan situasi toleransi di Tanah Air," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Eva juga mempertanyakan kredibilitas ACF karena ternyata tidak mampu menjual tiket acara. Akibatnya, informasi yang diterima Eva, staf KBRI direpotkan karena harus berperan sebagai sales acara tersebut.

"Sayangnya tidak mendapat respons positif. Ini tentu membuat prihatin kita semua karena upacara pemberian award itu jadi tontonan yang tidak menarik," kata Eva.

"Sepatutnya Presiden introspeksi untuk menerima award atas dasar prestasi dan kinerja konkret. Pembelajaran penting adalah Presiden harus melakukan kompensasi atas insiden award itu dengan melakukan terobosan penyelesaian masalah yang sedang dinanti para korban."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com