Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva: Tetap Terima "Award", Presiden Permalukan Diri Sendiri

Kompas.com - 31/05/2013, 13:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tetap menerima penghargaan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF) dinilai telah mempermalukan pribadi SBY dan rakyat Indonesia. Award tetap diterima meski penuh kontroversi.

"Presiden mempermalukan diri sendiri dan rakyat," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari melalui pesan singkat, Jumat (31/5/2013).

Eva mengatakan, award tersebut bertolak belakang dengan prestasi konkret SBY dalam pengembangan toleransi selama 8 tahun terakhir. Toleransi malah semakin memburuk jika melihat berbagai tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Ia menyinggung tindakan intoleransi yang diterima jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, jamaah Syiah di Sampang, Ahmadiyah di berbagai daerah, dan korban lainnya. Mereka, kata Eva, tidak bisa menikmati hak-hak konstitusional untuk beribadah hanya karena posisi mereka sebagai kelompok minoritas.

"Sayang tangisan dan tuntutan para korban tidak digubris Presiden karena tampaknya Presiden ingin mendapat award bagi dirinya karena jelas tidak akan membawa perubahan situasi toleransi di Tanah Air," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Eva juga mempertanyakan kredibilitas ACF karena ternyata tidak mampu menjual tiket acara. Akibatnya, informasi yang diterima Eva, staf KBRI direpotkan karena harus berperan sebagai sales acara tersebut.

"Sayangnya tidak mendapat respons positif. Ini tentu membuat prihatin kita semua karena upacara pemberian award itu jadi tontonan yang tidak menarik," kata Eva.

"Sepatutnya Presiden introspeksi untuk menerima award atas dasar prestasi dan kinerja konkret. Pembelajaran penting adalah Presiden harus melakukan kompensasi atas insiden award itu dengan melakukan terobosan penyelesaian masalah yang sedang dinanti para korban."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    Nasional
    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Nasional
    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com