Kompas.com - 31/05/2013, 07:22 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum diminta mengedukasi pemilih pemula. Minimnya edukasi pemilu akan berdampak pada terpilihnya calon anggota legislatif yang kurang berkualitas nantinya.

"Pemilih pemula sangat rawan dijadikan target untuk mendulang suara bagi parpol," kata Said Salahuddin dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Kamis (30/5/2013). Dia mengatakan pemilih pemula masih sangat minim mendapatkan pendidikan politik, sehingga rentan memilih calon yang populer saja.

"Misalnya mereka (parpol) memanfaatkan ketenaran caleg artis untuk mendulang suara. Para pemilih pemula itu kan punya kecenderungan memilih caleg yang populer," kata Said kepada Kompas.com. KPU, ujar Said, seharusnya dapat memberikan pendidikan pemilu yang baik bagi pemilih pemula.

Pendidikan pemilu itu tidak hanya sebatas pada tata cara pelaksanaan pemilu yang benar saja, melainkan juga pada bagaimana memilih caleg yang baik. "Mereka harus diedukasi seperti apa caleg yang baik itu. Misalnya, pilihlah caleg yang sudah berkontribusi terhadap wilayah tempat tinggal mereka," kata Said.

Selain itu, KPU juga harus memikirkan cara-cara yang efektif pada saat memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih pemula. "KPU harus membuat treatment khusus untuk pemilih pemula. Kalau mereka disuguhkan sosialisasi yang konvensional, sudah pasti mereka akan kabur karena bosan," ungkapnya.

Misalnya, sebut Said, pendidikan politik untuk pemilih pemula dilakukan dengan menggandeng komunitas atau organisasi kepemudaan di sekolah maupun lingkungan warga. "Nantinya, merekalah yang akan mengemas bagaimana sosialisasi itu. Karena mereka lebih tahu cara menghadapi rekan-rekan sebayanya," jelasnya.

Untuk diketahui, dari data potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, tercatat setidaknya 190 juta warga yang memiliki hak pilih. Dari jumlah tersebut, 7,4 persen di antaranya atau sekitar 14,1 juta orang adalah pemilih potensial yang bakal menggunakan hak pilih untuk pertama kali. Saat ini, KPU masih terus melakukan pemutakhiran data pemilih potensial sebelum akhirnya memasukkan data tersebut ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gempa Magnitudo 5,4 di Banten Pagi Ini, Terasa sampai Bogor, Tangerang, hingga Sukabumi

    Gempa Magnitudo 5,4 di Banten Pagi Ini, Terasa sampai Bogor, Tangerang, hingga Sukabumi

    Nasional
    KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Lain dalam Kasus Suap Bupati Abdul Gafur

    KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Lain dalam Kasus Suap Bupati Abdul Gafur

    Nasional
    Menkes: Lebih dari 500 Pasien Terpapar Omicron Dirawat di RS, 300 Sudah Sembuh

    Menkes: Lebih dari 500 Pasien Terpapar Omicron Dirawat di RS, 300 Sudah Sembuh

    Nasional
    Hadapi Omicron, Menkes Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek

    Hadapi Omicron, Menkes Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara yang Diduga untuk Pemilihan Ketua DPD Demokrat

    KPK Dalami Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara yang Diduga untuk Pemilihan Ketua DPD Demokrat

    Nasional
     Jokowi Siapkan Bansos Rp 600.000 untuk PKL hingga Nelayan Miskin

    Jokowi Siapkan Bansos Rp 600.000 untuk PKL hingga Nelayan Miskin

    Nasional
    Luhut: Jika Tidak Perlu, Kantor Tak Usah 100 Persen WFO

    Luhut: Jika Tidak Perlu, Kantor Tak Usah 100 Persen WFO

    Nasional
    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Nasional
    Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

    Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

    Nasional
    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

    Nasional
    Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

    Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

    Nasional
    Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

    Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

    Nasional
    Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

    Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

    Nasional
    UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

    UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

    Nasional
    Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

    Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.