Polri Lakukan Mutasi Besar-Besaran

Kompas.com - 30/05/2013, 19:42 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi besar-besaran terhadap para perwira menengah dan perwira tinggi yang menjabat di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan tiga surat telegram Kapolri yang diterima wartawan, Kamis (30/5/2013), ada 623 anggota Polri yang dimutasi.

"Mutasi yang dilaksanakan saat ini sebagai upaya penyegaran dan merupakan rangkaian dari sistem pembinaan karir para perwira Polri," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar saat dihubungi.

Mutasi jabatan terjadi di lingkup Polres, Polda, Polda Metro Jaya, hingga pejabat tinggi di lingkungan Mabes Polri beserta jajarannya.

Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Suhardi Alius menambahkan, alasan mutasi terhadap ratusan anggota Polri mengingat mereka sudah lama menempati jabatan tersebut. Selain itu, beberapa pejabat lainnya telah memasuki masa pensiun.

"Sudah banyak pejabat yang mutasi itu sudah terlalu lama di jabatannya," ujarnya.

Adapun beberapa jabatan baru tersebut di antaranya Komisaris Besar Wahyu Widada diangkat sebagai Direskrimum Polda Banten. Posisi Wahyu sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota kini dijabat oleh Kombes Riad yang sebelumnya menjabat Kabidbanops Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Kemudian Kombes Wiyagus yang sebelumnya Kasubit II Dittipikor Bareskrim Polri kini menjabat Wadirtipikor Bareskrim Polri. Wiyagus menggantikan posisi Kombes Syafril Nursal yang diangkat sebagai Irwasda Polda Aceh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X