Nilai Tukar Jadi Jangkar

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat selama setahun rata-rata Rp 9.600. Nilai tukar Rp 9.600 diharapkan dapat menjadi jangkar untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar.

Hal ini merupakan nilai tengah dari proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan Rp 9.500-Rp 9.700. Kesepakatan atas asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tersebut dihasilkan dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR, Selasa (28/5) malam, di Jakarta.

Mewakili pemerintah adalah Menteri Keuangan M Chatib Basri serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana. Hadir pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta Sebayang, di Jakarta, Rabu, menyatakan, nilai tukar rupiah Rp 9.600 tersebut adalah angka moderat.

Nilai tukar Rp 9.600, kata Arif, juga diharapkan bisa menjadi jangkar untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar. Alasannya, kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif, ditandai dengan defisit dan utang yang melebar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2013, secara tidak langsung berpotensi memengaruhi volatilitas nilai tukar rupiah.

”Dengan membaiknya beberapa indikator seperti perdagangan, diharapkan akan ada perbaikan nilai tukar. Yang perlu diwaspadai adalah utang jatuh tempo swasta pada September yang akan datang,” tutur Arif.

Menurut kurs referensi BI (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate/JISDOR), nilai tukar rupiah menembus level Rp 9.800 per dollar AS pada 28 Mei 2013. Kemarin, posisi rupiah tidak bergerak. Sejak JISDOR diperkenalkan dan resmi digunakan BI pada 20 Mei 2013, rupiah sudah melemah 50 poin. Pada tanggal itu, nilai tukar rupiah adalah di level Rp 9.792 per dollar AS.

Kepala Riset Bank BNI Unit Treasury Nurul Eti Nurbaeti menyatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen dan bukan karena faktor fundamentalnya. Ia menyebutkan, lambatnya keputusan waktu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi menjadi faktor utama sentimen negatif itu.

”Jika BBM bersubsidi naik, rupiah dapat menguat karena sisi fiskal Indonesia semakin baik. Selain itu, ada potensi kenaikan inflasi dan suku bunga sehingga rupiah bisa terapresiasi,” kata Nurul. (BEN/LAS)