PPATK: Tak Ada Aliran Dana Simulator ke Anggota DPR

Kompas.com - 29/05/2013, 20:02 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak menemukan aliran dana mencurigakan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator surat izin mengemudi di Korlantas Polri.

"Kita tidak menemukan (aliran dana) ke anggota DPR di kasus Simulator," kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengadaan Proyek Simulator AKBP Teddy Rusmawan ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor mengatakan, ada penyerahan uang Rp 4 miliar kepada anggota DPR. Teddy menyebut, uang itu untuk empat politisi Komisi III DPR, yakni M Nazaruddin (saat itu F-Demokrat), Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin (F-Golkar), Desmon Mahesa (F-Gerindra), dan Herman Herry (F-PDIP).

Bambang, Aziz, dan Herman pernah diperiksa KPK sebagai saksi di KPK. Nazaruddin menyebut bahwa ketiganya menerima uang dari proyek simulator SIM. Namun, ketiganya membantah. Desmon mengaku tidak tahu menahu.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

    Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

    Nasional
    Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

    Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

    Nasional
    Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

    Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

    Nasional
    Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

    Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

    Nasional
    Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

    Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

    Nasional
    Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

    Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

    Nasional
    Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

    Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

    Nasional
    Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

    Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

    Nasional
    BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

    BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

    Nasional
    Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

    Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

    Nasional
    KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

    KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

    Nasional
    Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

    Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

    Nasional
    Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

    Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

    Nasional
    BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

    BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

    Nasional
    KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

    KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X