Jambi Berpeluang Terbitkan Obligasi

JAMBI, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ini diperoleh untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun Provinsi Jambi hanya berpredikat wajar dengan pengecualian. Dengan predikat baru ini, Jambi berpeluang menerbitkan obligasi untuk mendanai pembangunan daerah.  

"Kendala yang menyebabkan lamanya Pemerintah Provinsi Jambi meraih predikat WTP adalah permasalahan aset," ujar Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, Rabu (29/5/2013).

Terkait itu, pihaknya membentuk Biro Aset yang secara khusus dan fokus menyelesaikan permasalahan.

Selain provinsi, sejumlah kabupaten di Jambi juga memperoleh predikat yang sama, yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, yang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012,mengatakan keberhasilan memperoleh predikat WTP merupakan bentuk kerjasama yang baik antara l egislastif dan eksekutif.

Mempertahankan predikat WTP menurut dia harus sesuai dengan aturan, sehingga tata kelola keuangan berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dia menyebutkan, predikat WTP memberi keuntungan dalam percepatan pembangunan di daerah. Ketergantungan terhadap dana APBN akan berkurang, mengingat pemerintah daerah yang telah meraih predikat WTP bisa menerbitkan obligasi yang bisa ditawarkan kepada pihak luar, maupun investor dalam negeri untuk membangun daerah.