MUI: "Award" untuk Bangsa Indonesia

Jakarta, Kompas - Majelis Ulama Indonesia menilai, penghargaan (award) World Statesman untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari The Appeal of Conscience Foundation, New York, Amerika Serikat, pada dasarnya untuk bangsa Indonesia yang dapat membangun kerukunan hidup umat beragama. Ini prestasi yang patut dibanggakan dan dijaga dengan ikhtiar serius dan penuh kearifan.

Demikian diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (28/5). Diberitakan sebelumnya, The Appeal of Conscience Foundation berencana memberikan penghargaan World Statesman untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dinilai sebagai pemimpin yang mengembangkan perdamaian, toleransi, dan resolusi konflik. Presiden telah menjadwalkan menerima penghargaan itu di Amerika Serikat, akhir Mei ini. Sementara sebagian pegiat pluralisme melancarkan protes.

Menurut Ma’ruf Amien, penghargaan itu patut dihargai sebagai pengakuan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin agama, yang telah berhasil membina dan menciptakan harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia. Kehidupan keagamaan di Indonesia sudah berjalan sangat demokratis, penuh toleransi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

”Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, baik suku, agama, ras, maupun budaya. Untuk membangun terciptanya kehidupan harmonis diperlukan ikhtiar yang serius dan penuh kearifan. Keberhasilan Indonesia menjadi negara yang mempunyai kehidupan beragama yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa adalah sebuah prestasi yang patut dibanggakan,” katanya.

Sementara itu, seusai menerima mantan Wakil Presiden Iran Mohammad Javad Haji Ali Akbari di kantor Dewan Masjid Indonesia, Jakarta, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal yang sama. ”Penghargaan ini bukan hanya untuk Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, melainkan bagi seluruh warga negara. Kita menghormati yang memberilah,” ujarnya.

”Indonesia lebih banyak positifnya daripada negatifnya,” ujar Kalla lebih lanjut.

Namun, menurut dia, polisi harus lebih tegas untuk meminimalkan persoalan konflik.

Kemarin, di Jakarta, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat mengatakan, Indonesia luas dan plural, Maka, wajar jika ada pro dan kontra soal penghargaan itu. ”Kalau toleransi beragama mesti sempurna, rasanya sampai kapan pun tidak akan tercapai. Tapi, kalaupun SBY menerima penghargaan itu, memang ada baiknya mengakui beberapa kelemahan yang ada dan tunjukkan komitmen untuk memperbaiki serta alasan mengapa penghargaan tersebut diterima bagi kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi,” kata Komaruddin.

Seusai membuka diskusi ”15 Tahun Reformasi: Peningkatan Perlindungan Buruh Migran di Era Global” di kampus UIN Syarif Hidayatullah, kemarin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Bahtiar Effendy mengatakan, penghargaan itu tidak berpengaruh bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Dengan begitu, lanjutnya, tidak akan ada pengaruhnya juga apakah Presiden Yudhoyono memutuskan untuk menerima atau menolak pemberian penghargaan tersebut menyusul sejumlah pro dan kontra.

Kemarin, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyatakan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri memberikan perintah kepada kepala daerah dan aparat keamanan untuk mencegah dan menangani konflik di wilayahnya. Inpres ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak agar kesan tentang adanya pembiaran oleh negara dapat segera dihentikan.

”Aparatur di daerah sepertinya memang betul kurang menjalankan peran untuk menjaga dan mengelola keamanan di daerah karena mereka tidak pernah disiapkan untuk menjalankan fungsi itu. Padahal, kepala daerah memiliki tanggung jawab memelihara keamanan di daerah. Kapasitas kepala daerah sebagai peace broker (mediator perdamaian) perlu dibangun,” kata Daniel.(iam/ryo/lok/why/fer/DWA)