Mendagri Surati Gubernur

Kompas.com - 29/05/2013, 02:24 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menyurati Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu untuk segera mengusulkan pemberhentian tetap Theddy Tengko dari jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Aru. Alasannya, vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap Theddy telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

MA memutus pidana 4 tahun penjara untuk Theddy karena dinilai terbukti mengorupsi dana APBD Kepulauan Aru tahun anggaran 2006-2007 senilai Rp 42,5 miliar pada 2012.

Gamawan, Selasa (28/5), di Jakarta, mengatakan, surat kepada Gubernur Maluku tersebut disampaikan pada Senin lalu. Tujuh hari setelah surat diterima dan tidak juga ada usulan pemberhentian, Mendagri bisa menerbitkan surat keputusan pemberhentian.

”Sebetulnya tanpa kita surati, Gubernur (Maluku) bisa mengusulkan. Tapi, karena kita tunggu dan tidak ada surat usulan dari Gubernur, kita surati,” ujar Gamawan.

Sebelumnya, lanjut Gamawan, kendati sudah ada putusan inkracht, tim pengacara Theddy meminta penetapan pengadilan yang menyebutkan putusan tidak bisa dieksekusi. Penetapan itu dikirim Gubernur Maluku kepada Mendagri sehingga Theddy diaktifkan kembali.

Setelah ada surat MA yang membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Ambon, pemberhentian bisa dilakukan. Namun, mekanismenya, pemberhentian bupati/wali kota diawali dengan usulan gubernur. Karena itu, Mendagri meminta Gubernur mengirimkan usulan tersebut terlebih dahulu.

Sampai saat ini, Kejaksaan Agung pun kesulitan mengeksekusi putusan MA tersebut. Sebab, Theddy berlindung di balik para pendukungnya.

Senin dini hari lalu, bandara di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru, ditutup massa pendukung Theddy. Penutupan yang menyebabkan terganggunya penerbangan pesawat Trigana Air dari Ambon menuju Dobo ini dilakukan setelah massa pendukung Theddy mendengar tim Kejaksaan Agung dan Polri akan tiba untuk mengeksekusi Theddy.

Sebelumnya, Sabtu (18/5), dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Dobo dianiaya oleh massa pendukung Theddy di Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Saat itu, kedua jaksa tengah memantau bupati yang akan segera dieksekusi oleh kejaksaan. (INA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.