Pramono Anung: Gelar Pejuang Toleransi Adalah Ujian bagi SBY

Kompas.com - 28/05/2013, 21:13 WIB
|
EditorHeru Margianto

KEDIRI, KOMPAS.com - Pramono Anung, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai gelar "World Statesman Award" dari The Appeal of Conscience Foundation kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bentuk ujian bagi penerimanya. Selama ini, kata Pramono, negara cenderung tidak hadir saat dibutuhkan sosoknya dalam mengatasi beberapa permasalahan menyangkut kerukunan umat beragama yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan yang masih kuat dalam ingatan misalnya kasus Ahmadiyah, Syi'ah, GKI Yasmin, maupun gereja HKBP.   "Saya melihat dari sisi positifnya, sekaligus ini ujian bagi pak SBY dengan penghargaan itu," kata dia saat mendampingi sosialisasi pencalonan Bambang-Said sebagai calon gubernur Jawa Timur di Gedung GNI, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (28/5/2013).

Politisi kelahiran Kediri ini menambahkan, dalam gelar itu melekat pula sisi pertanggungjawaban yang harus diemban oleh penerimanya. Gelar itu harus menjadi landasan bagi SBY untuk bersikap tegas terhadap aksi-aksi intoleransi maupun diskriminasi yang terjadi di masyarakat.

"Sekaligus gelar itu tantangan bagi beliau untuk mewujudkan sebagaimana harapan dunia dan melakukan perbaikan kehidupan kerukunan bagi umat beragama di Indonesia," pungkasnya.

Presiden SBY akan menerima anugerah "negarawan pemelihara keberagaman dan demokrasi" dari Appeal of Conscience Foundation pada 30 Mei ini di New York. LSM yang didirikan oleh Rabbi Arthur Schneier ini merupakan organisasi yang mempromosikan perdamaian, toleransi, demokrasi, dan dialog antar-kepercayaan. Sejumlah pihak di tanah air menilai penghargaan itu tidak tepat karena banyak konflik horisontal di masyarakat menyangkut masalah suku, agama, ras, dan antar golongan.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    Nasional
    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

    Nasional
    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    Nasional
    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Nasional
    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Nasional
    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Nasional
    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Nasional
    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Nasional
    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Nasional
    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Nasional
    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    Nasional
    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Nasional
    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Nasional
    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Nasional
    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X