Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Audit Tahap II Hambalang, BPK Tunggu Kementerian PU

Kompas.com - 28/05/2013, 17:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap II terkait proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hingga saat ini belum selesai. Bagaimana perkembangan audit tersebut?

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dalam konstruksi bangunan Hambalang oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasca-permintaan penghitungan kerugian negara dalam proyek Hambalang dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Hadi, pihaknya langsung berkoordinasi dengan PU pada 7 Februari 2013. Pihaknya meminta bantuan PU yang dinilai memiliki keahlian.

"Kami tidak boleh ikut campur kalau bukan ahlinya," kata Hadi saat jumpa pers di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Jumpa pers tersebut menyikapi pernyataan pihak KPK yang belum bisa menahan para tersangka Hambalang sampai diterimanya audit BPK. Hadi mengaku sudah menghubungi Menteri PU Djoko Kirmanto untuk menayakan perkembangan. Kementerian PU perlu waktu untuk menghitung dengan tepat. Setelah hasil PU diterima, kata dia, akan diolah dengan data yang dimiliki BPK.

"Kalau dari PU selesai, kami secepatnya menyimpulkan. Kalau sudah lengkap akan diumumkan hasilnya," kata Hadi.

Hingga saat ini, lanjut Hadi, pihaknya sudah meminta keterangan 83 orang dalam audit tahap II. Mereka berlatar belakang anggota dewan, eksekutif, dan pengusaha. Hadi belum mau mengungkap siapa saja mereka maupun ada tidaknya indikasi keterlibatan mereka lantaran adanya kode etik.

Seperti diberitakan, BPK telah menyerahkan audit Hambalang tahap I kepada DPR dan KPK. Dalam audit sampai 30 Oktober 2012 , BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai Rp 243 ,66 miliar.

Dalam tahap II, audit difokuskan kepada penyusunan anggaran untuk Hambalang antara DPR dan pemerintah. Belum diketahui berapa total besaran kerugian negara dalam proyek Hambalang.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    Nasional
    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Nasional
    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Nasional
    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com