Disebut dalam Kasus Simulator, Aziz Syamsudin Tak Membantah

Kompas.com - 28/05/2013, 17:17 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin hanya memberi klarifikasi singkat saat ditanya mengenai keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Ia memilih irit bicara karena masih ingin menunggu perkembangan dari kasus tersebut.

"Kita lihat perkembangan," kata Aziz, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Sebelumnya, dalam keterangan di persidangan Tipikor, Ketua Panitia Pengadaan Proyek Simulator Ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan mengaku pernah diperintah atasannya, Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo, untuk memberikan sejumlah dana kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Teddy tidak begitu ingat kapan perintah untuk memberikan uang itu disampaikan Djoko. Seingat Teddy, dana untuk anggota DPR itu diberikan di tengah-tengah proses pengadaan proyek simulator roda dua dan roda empat dalam kurun waktu 2011-2012. Anak buah Djoko ini pun mengaku tidak tahu pasti berapa dana yang diantarkan untuk anggota DPR tersebut.

Menurutnya, ada empat kardus uang yang diantarkannya kepada anggota DPR, khususnya kelompok Banggar DPR. Teddy juga menyebut nama Anggota Komisi III DPR selain Nazaruddin yang menurutnya diberikan dana tersebut, yakni Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Desmond Mahesa (Partai Gerindra), dan Herman Heri (PDI Perjuangan).

Menanggapi hal itu, Aziz juga tidak memberi komentar banyak, termasuk mengenai kemungkinan bila ia dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ya kita lihat saja perkembangannya. Jangan ngomong misalnya, ini soal hukum harus ada fakta dan data," ujarnya.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Baca tentang
    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

    Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

    Nasional
    Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

    Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

    Nasional
    Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

    Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

    Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

    Nasional
    Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

    Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

    Nasional
    Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

    Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

    Nasional
    Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

    Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

    Nasional
    YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

    YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

    Nasional
    30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

    30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

    Nasional
    Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

    Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

    Nasional
    Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

    Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

    Nasional
    Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

    Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

    Nasional
    Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

    Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

    Nasional
    Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

    Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

    Nasional
    Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

    Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X