Kompas.com - 28/05/2013, 14:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacoa, mengatakan, nasib pencalegan Farhat Abbas yang kini berstatus tersangka belum ditentukan. Demokrat masih menunggu proses hukum yang masih berjalan. 

Max mengungkapkan, ia belum terlalu memahami penetapan Farhat sebagai tersangka. Namun, jika proses hukum semakin jelas, katanya, bukan tidak mungkin menggagalkan pengajuannya sebagai calon wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. 

"Jadi, Pak Farhat kalau sudah waktunya tentu enggak bisa diakomodasi. Tunggu proses hukum. Pastinya tak akan kosong karena ada yang menggantikan," kata Max, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Seperti diberitakan, Farhat Abbas telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dari Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan pada Januari 2013 silam. Status tersangka ditetapkan pada 21 Mei 2013. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, berdasarkan kesimpulan penyidik, Farhat tidak ditahan. Polisi juga tidak akan melakukan pencekalan ataupun mengenakan wajib lapor terhadap Farhat. Ia dilaporkan karena mengirimkan pesan bernada rasialis melalui akun Twitter-nya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 9 Januari 2013.

Melalui Twitter-nya, Farhat memprotes sikap Basuki tentang penggunaan pelat nomor polisi khusus bagi pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Atas pesannya di Twitter itu, Farhat telah meminta maaf kepada Basuki. Basuki juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, Farhat dilaporkan oleh Anton Medan dan pengacara lain, Ramdan Alamsyah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.