Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Siapa Pun Ketumnya, Tak Mudah bagi Demokrat

Kompas.com - 28/05/2013, 13:03 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai Demokrat hingga saat ini masih menghadapi situasi yang tidak mudah meski Ketua Umum DPP dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Anas, kenaikan elektabilitas Demokrat bergantung pada kinerja pemerintah.

"Sekarang memang situasinya tidak mudah bagi Partai Demokrat, siapa pun ketumnya. Elektabilitas Demokrat bisa naik kalau kepuasan publik kepada pemerintah juga naik," kata Anas melalui pesan singkat, Senin (28/5/2013).

Hal itu dikatakan Anas ketika dimintai tanggapan hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS). Elektabilitas Demokrat setelah dikendalikan SBY masih diangka 7,1 persen. Di atas Demokrat terdapat Partai Golkar sebesar 13,2 persen, PDI Perjuangan 12,7 persen, dan Partai Gerindra 7,3 persen.

Anas mengatakan, Demokrat masih punya senjata yang cukup ampuh untuk meningkatkan elektabilitas, yakni program bantuan langsung sementara tunai (BLSM). Program itu akan dilaksanakan jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan pemerintah.

"Kalau BLSM bisa dipersepsikan sebagai ketua Presiden SBY, sebagaimana dulu ada BLT (bantuan langsung tunai), Demokrat bisa naik elektabilitasnya," kata Anas.

Anas tak mau menjawab ketika ditanya apakah perlu dilakukan evaluasi kinerja SBY sebagai ketum jika melihat hasil survei CSIS. "Yang bisa jawab, yah Pak Wacik (Jero Wacik, Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat)," kata Anas.

Seperti diberitakan, pemerintah akan memberikan BLSM kepada 15,5 juta keluarga yang menjadi sasaran. Besarannya, Rp 150.000 per bulan dan diberikan melalui kantor pos. Lamanya waktu program belum ditentukan. Program tersebut masih dibahas pemerintah bersama DPR.

Parpol anggota koalisi pemerintah satu suara mendukung BLSM. Meski demikian, masih ada penolakan dari parpol di luar koalisi lantaran dianggap akan digunakan untuk pencitraan parpol pemerintah seperti ketika program BLT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    Nasional
    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Nasional
    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    Nasional
    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    Nasional
    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    Nasional
    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Nasional
    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Nasional
    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com