SBY: Masih Ada Masalah

Kompas.com - 28/05/2013, 02:52 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Penghargaan lembaga internasional terhadap capaian demokrasi di Indonesia patut diapresiasi meski harus diakui masih banyak masalah terkait kerukunan beragama. Penghargaan itu justru harus dapat memacu bangsa untuk bekerja lebih keras.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu, Senin (27/5), sesaat sebelum bertolak ke Swedia dan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan merespons pro dan kontra tentang pemberian penghargaan World Statesman dari The Appeal of Conscience Foundation di New York, AS, kepada Presiden.

”Kalau ada sebuah lembaga internasional yang kredibel dan melakukan pengamatan saksama di Indonesia dari berbagai aspek, kemudian memberikan penghargaan kepada bangsa kita melalui presiden, tentu tidak boleh melihatnya secara tidak baik. (Kita) berterima kasih karena dunia mengamati meski banyak kekurangan di negeri kita,” katanya.

Presiden menguraikan, alasan pemberian penghargaan itu, antara lain, kemajuan demokrasi, komitmen membangun perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai, penghormatan HAM secara umum, peran Indonesia di kancah internasional, serta dialog di antara masyarakat sipil.

”Meskipun masih ada masalah dalam negeri kita, masih ada kejadian yang belum mencerminkan kerukunan hidup antarumat beragama, itu saya akui. Oleh karena itu, mudah-mudahan bagi saya sendiri, bagi bangsa Indonesia, hal baik yang dilihat dunia itu kita terima kalau itu diakui. Justru kita harus berbuat lebih keras, lebih serius, dan efektif lagi untuk perbaiki lagi,” ujarnya.

Sebelum menyampaikan pernyataan tentang penghargaan itu, Presiden menjelaskan rencana kunjungannya ke Swedia dan AS. Kunjungan ke Swedia merupakan kunjungan balasan, sekaligus untuk meningkatkan kerja sama bilateral. Adapun kunjungan ke AS untuk menghadiri pertemuan di PBB terkait penyerahan hasil Panel Tingkat Tinggi Agenda Pasca-Tujuan Pembangunan Milenium 2015. Jadi, bukan semata-mata untuk menerima penghargaan.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah A Syafii Maarif mengingatkan bahwa banyak kelompok minoritas yang menderita. Ketika terjadi serangan terhadap minoritas, negara tidak hadir. ”Penghargaan itu menyobek-nyobek perasaan keadilan,” katanya.

Secara terpisah, Tim Advokasi Gereja HKBP Filadelfia meminta Presiden untuk memerintahkan Kepala Polri agar menghentikan kriminalisasi terhadap pemimpin HKBP Filadelfia, Pendeta Palti Panjaitan. Permintaan itu disampaikan melalui anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan. ”Pendeta Palti dijadikan tersangka dengan tuduhan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Padahal, faktanya, Pendeta Palti korban kekerasan yang dilakukan massa intoleran,” kata Saur Siagian, anggota Tim Advokasi Gereja HKBP Filadelfia.

Albert melihat, persoalan pelanggaran kebebasan beragama itu karena bawahan Presiden tidak melaksanakan konkret arahan Presiden. (WHY/IAM/K10)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X