Kompas.com - 27/05/2013, 20:35 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Papua masih melakukan investigasi kasus runtuhnya terowongan bawah tanah Big Gossan Mil 74, PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Papua. Polda Papua bekerja sama dengan tim ahli mencari tahu penyebab runtuhnya terowongan.

"Tim investigasi sudah bekerja, juga dari Freeport kerja sama dengan ahli dari berbagai universitas yang ikut beri pendapat," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2013).

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar I Gede Sumerta mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan tim independen dari Institut Teknologi Bandung dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedikitnya sejumlah saksi telah diperiksa.

"Tim selama lima hari kerja telah melakukan interogasi terhadap pihak yang mengetahui dan melihat kasus tersebut. Sebanyak 12 orang di antaranya adalah saksi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 28 orang yang sedang mengikuti pelatihan di terowongan itu tewas dan 10 orang selamat. Korban luka dirawat di rumah sakit Premier Bintaro, Tangerang. Menteri ESDM Jero Wacik juga telah melakukan pertemuan dengan CEO Freeport McMoRan Copper Gold Inc, Richard C Adkerson, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto, di Kantor Kementerian ESDM.

PT Freeport sendiri mengaku akan melakukan investigasi penyebab runtuhnya terowongan sampai tuntas.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

    [POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

    Nasional
    Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

    Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

    Nasional
    Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

    Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

    Nasional
    Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

    Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

    Nasional
    Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

    Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

    Nasional
    Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

    Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

    Nasional
    Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

    Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

    Nasional
    Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

    Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

    Nasional
    Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

    Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

    Nasional
    KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

    KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

    Nasional
    Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

    Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

    Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

    Nasional
    Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

    Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

    Nasional
    Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

    Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X