DPR Akui Pertahanan Indonesia Rentan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertahanan Negara dinilai rentan karena kurang optimalnya pemanfaatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) oleh Lembaga/Kementerian di Indonesia. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Lemsaneg, di Gedung DPR, Jakarta, Senin 24 Mei 2013.

Anggota Komisi I DPR, Mardani Ali Sera, menyatakan hal ini sangat ironis. Terlebih masalah pertahanan adalah hal utama di zaman modern dan keterbukaan informasi seperti saat ini. Menurutnya, akan terjadi kerentanan pertahanan ketika dokumen dan data negara tidak diamankan dengan sandi.

"Betapa berbahayanya jika BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) menerima laporan dari Gubernur atau lainnya terkait laporan keuangan daerah atau negara dapat di-trace atau malah di-hack. Maka akan sangat telanjang negara ini di mata musuh (negara lain)," kata Mardani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Kepala Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan, masalah lain yang dapat melemahkan pertahanan negara adalah penggunaan alat komunikasi satelit yang dianggapnya tidak sesuai dan tidak memiliki standar. Belum lagi Lemsaneg yang masih menggunakan alat jammer dari Israel.

"Kami protes keras untuk hal ini. Ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri kita yang belum membuka hubungan diplomatik apapun dengan Negara tak bertuan itu (Israel)," ujarnya.