Pencapresan Tetap Melalui Mekanisme Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pencalonan presiden dan wakilnya pada pemilu 2014 mendatang, tetap melalui proses partai politik.

Itu sebabnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja, di Jakarta, Senin (27/5/2013), mengingatkan, nama-nama calon presiden dan wakilnya yang beredar saat ini, untuk tetap memperhatikan meanisme partai politik seperti persyaratan undang-undang.

Namun, Hakam amat menghargai munculnya eksponen muda di luar partai politik untuk ditampilkan sebagai calon presiden/calon wakil presiden 2014. Langkah berani orang-orang muda ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga memperlihatkan komitmen kepedulian orang muda pada regenerasi kepemimpinan nasional.

Menurut Hakam, sejumlah nama anak muda yang muncul dalam bursa calon presiden dan wakil presiden di antaranya Gita Wirjawan, Moh Jumhur Hidayat, serta Anies Baswedan.

"Jadi, alasan mewacanakan atau memikirkan tampilnya kaum muda dalam mandat kepemimpinan nasional memang layak digalang berbagai pihak, sehingga keniscayaan renegerasi bangsa dapat terselenggara," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.

Hakam mengatakan, pencapaian agenda kepemimpinan bangsa dari unsur muda akan menjadi nyata bila diseriusi langkah-langkahnya oleh semua pihak, termasuk mendapat respon positif dari elit pimpinan parpol. "Orientasinya, kan tidak harus menjadi capres, sebab regenerasi kepada orang muda bisa berarti pula menempatkannya sebagai cawapres," katanya.

Karena itu, ia berharap gagasan dan harapan memunculkan orang muda dalam konteks kepemimpinan nasional pada pilpres 2014 tidak boleh berhenti, bahkan harus diharmonikan dengan partai politik yang mempunyai kewajiban undang-undang untuk mengajukan paket kepemimpinan nasional. Harapannya, kepedulian terhadap adanya kepemimpinan muda dapat terus bergulir melalui penguatan wacana dan lobi-lobi dengan parpol agar mudah diterima.

Hakam menyebutkan, semangat mengagendakan orang muda dalam kepemimpinan nasional pada 2014, juga tak dipungkiri dengan melihat aspek kelayakannya yaitu pengakuan di masyarakat luas, popularitas, kadar integritas moral, berkarakter kebangsaan atau kerakyatan, pengalaman yang memadai secara nasional, potensi kapabilitas dan intelektual, serta mempunyai akar dukungan rakyat yang besar.