Kompas.com - 27/05/2013, 16:11 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu PDI Perjuangan segera menggugat hasil Pemilihan Kepala Daerah Bali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, PDI Perjuangan mengaku menemukan adanya praktik kecurangan pada pilkada tersebut. Selain itu, partai oposisi ini juga menyatakan, hasil hitung manual yang dilakukan KPUD Bali tidak sesuai dengan data suara yang dimiliki PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyatakan, partainya kecewa dengan sikap KPUD Bali yang mengabaikan berbagai bukti kecurangan di proses Pilkada Bali. Padahal, kata Trimedya, partainya telah memiliki banyak bukti kecurangan di wilayah yang merupakan kantong-kantong suara PDI Perjuangan di Provinsi Bali.

"Minggu-minggu ini kami akan gugat ke MK," kata Trimedya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Sebelumnya, Trimedya menyampaikan bahwa kecurangan dalam Pilkada Bali terjadi di Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Ada sedikitnya 3.000-4.000 bukti kecurangan yang telah berhasil dikumpulkan, termasuk temuan perbedaan jumlah antara hasil C1 dengan yang diputuskan oleh KPPS. Kecurangan yang ditemukan, kata Trimedya, berada di beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori kantong-kantong suara terbanyak, seperti Buleleng, Karang Asem, dan Tabanan.

Motif kecurangan yang terjadi adalah adanya pemilih yang memilih dua kali serta pemilih yang dikuasakan. Rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Bali 2013 dari sembilan kabupaten/kota dalam rapat pleno di Kantor KPU Bali menyatakan pasangan nomor urut dua Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta memperoleh suara 1.063.734 (50,02 persen), mengungguli pasangan nomor urut satu AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan dengan perolehan suara 1.062.738 (49,98 persen). Jumlah suara sah 2.126.472, sementara jumlah suara tidak sah 32.762.

Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang diusung PDI Perjuangan secara tegas menolak hasil rekapitulasi suara KPU Bali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.