Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen KPU Usul Pembuatan Kotak Suara dari Karton dan Plastik

Kompas.com - 27/05/2013, 15:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal KPU mengajukan usulan pembuatan kotak suara dari karton dan plastik. Usul ini mencuat terkait keterbatasan tempat penyimpanan barang logistik kebutuhan pemilu yang dimiliki KPU di tingkat daerah

Hal itu dikatakan Kepala Biro Logistik Sekretariat Jendral KPU, Boradi. Menurutnya, penggunaan karton dan plastik sebagai bahan baku untuk membuat kotak suara jauh lebih efisien daripada penggunaan aluminium. "Pertimbangannya karena kantor-kantor KPU tidak punya gudang, jadi sulit kalau masih pakai aluminium," kata Boradi kepada wartawan, Senin (27/5/2013).

Di samping itu, sambung Boradi, penggunaan karton dan plastik sebagai bahan baku pembuatan kotak suara akan menghemat anggaran. Kelebihan lainnya, seusai pelaksanaan pemilu, kotak suara tersebut dapat disimpan. Begitu pula dengan penggunaan bahan baku plastik untuk pembuatan kotak suara. Boradi mengatakan, bahan baku plastik yang akan diusulkan menyerupai plastik boks yang digunakan oleh partai politik saat menyerahkan berkas daftar bakal calon anggota legislatif yang lalu.

"(Untuk) desainnya (nanti) dari kami," katanya. Usulan ini rencananya diajukan pada saat rapat dengan anggota KPU mendatang.

Seperti diberitakan, KPU mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pengadaan bilik suara dan kertas suara, pengadaan server dan alat informasi teknologi, hingga Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali).

Ketua KPU Husni Kamil Malik menambahkan, selain bekerja sama dengan LKPP, pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan sejumlah lembaga, di antaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan ITB.

"Kerja sama dengan Bakosurtanal itu untuk distribusi logistik pemilu mulai dari pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota," katanya.

Sementara kerja sama dengan BPPT dan ITB adalah untuk mempersiapkan keperluan IT KPU. Hal itu untuk mengantisipasi adanya aktivitas peretas sistem yang mungkin akan terjadi selama masa pemilu. Husni mengatakan, kerja sama antara KPU dan LKPP sudah berlangsung sejak 2009. Kerja sama itu dilakukan untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.

"Kesepakatan membangun kerja sama ini sebagai upaya mengelola proses pengadaan logistik yang lebih profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com