Kompas.com - 27/05/2013, 14:51 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan memperluas tanggungan daerah yang terkena dampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Alasannya, sebagai langkah antisipasi lantaran semburan lumpur panas masih terus terjadi.

"Luasnya perlu kita antisipasi atas hal-hal yang tidak kita inginkan karena semburan masih terus ada," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Jakarta, Senin (27/5/2013).

Hanya saja, Agung belum mau mengungkap berapa besaran dana yang diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013 untuk menangani lumpur Lapindo. Hanya saja, kata dia, ada peningkatan anggaran dibanding yang ditetapkan dalam APBN 2013.

"Jumlah pastinya saya belum bisa katakan. Itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat sekitar supaya tidak mengalami penurunan kualitas hidup," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Ketika ditanya mengapa baru sekarang perluasan tanggungan pemerintah dilakukan, Agung mengatakan, sebenarnya sudah lama ingin diajukan. Namun, kata dia, baru sekarang bisa dilaksanakan. Nantinya, tanah tersebut menjadi aset negara.

Kenapa tidak Lapindo saja yang bayar?, "Tidak bisa karena itu sudah di luar areal yang tidak ditanggung perusahaan," jawab Agung.

Peta terdampak tidak bisa diubah?," Enggak bisa," katanya.

Seperti diberitakan, dalam Undang-Undang APBN 2013 , di Pasal 9 diatur alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 digunakan untuk peluasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta terdampak di tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Selain itu, untuk sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yakni kelurahan Siring, Jatirejo, dan Mindi.

Anggaran juga digunakan untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta terdampak pada 65 RT. Dianggarkan juga dana sebesar Rp 155 miliar untuk penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar tanggul.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat meyinggung soal tunggakan pembayaran ganti rugi bangunan dan tanah warga oleh PT Minarak Lapindo sebesar Rp 800 miliar. Dijanjikan, pembayaran akan diselesaikan akhir tahun 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    Nasional
    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Nasional
    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

    Nasional
    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Nasional
    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Nasional
    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Nasional
    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Nasional
    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    Nasional
    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    Nasional
    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    Nasional
    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Nasional
    Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

    Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

    Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.