Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega, JK, Ical Populer Tapi Rendah Elektabilitas

Kompas.com - 26/05/2013, 20:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menunjukkan bahwa popularitas pemimpin maupun mantan pemimpin partai politik sangat tinggi. Namun, kenyataannya popularitas itu berbanding terbalik dengan elektabilitas atau tingkat dukungan publik.

Berdasarkan hasil survei yang dipaparkan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermontes, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri paling populer dengan angka 93,3 persen. "Wajar saja, dia mantan presiden dan ketua umum partai, jadi tinggi," kata Philips saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Popularitas tokoh parpol lain, yakni mantan wapres dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK sebesar 91,1 persen, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto 78,9 persen, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical 76,3 persen, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa 65,7 persen.

Namun, menurut CSIS, elektabilitas tokoh politik tersebut relatif rendah. Elektabilitas Megawati hanya 5,4 persen, JK 3,7 persen, Ical 7 persen, Prabowo 15,6 persen, dan Hatta 2,2 persen. Elektabilitas mereka dikalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dengan angka 28,6 persen.

"Jangan-jangan, alih generasi kepemimpinan yang semula diduga baru akan terjadi 2019 , mungkin bisa terjadi lebih cepat," kata Philips.

CSIS juga mengukur popularitas tokoh alternatif yang tidak memiliki akses ke parpol. Hasilnya, mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, paling populer dengan angka 43,5 persen. Di bawahnya ada Anies Baswedan dengan 17,5 persen, Teten Masduki 15,2 persen, Fadjroel Rahman 5,4 persen, dan sejumlah tokoh lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com