Kompas.com - 25/05/2013, 17:48 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyarankan Partai Keadilan Sejahtera mengakui kesalahan kadernya dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi. PKS diimbau tidak ngotot dan sebaiknya menunggu sidang di pengadilan.

"Dulu saya pernah menyarankan, kalau KPK itu sudah menjadikan seseorang sebagai tersangka, lebih baik segera mengaku. Karena KPK kalau menetapkan tersangka, buktinya bukan hanya satu, tapi dua. KPK sudah punya bukti berbulan-bulan sebelumnya dikuntit (tersangka)," kata Mahfud, di Jakarta, Sabtu (25/5/2013).

Menurutnya, KPK sudah punya bukti kuat untuk menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan teman dekatnya, Ahmad Fathanah. KPK memiliki rekaman suara hingga foto. Jika tidak mengakui kesalahan,  akan lebih terasa malu saat bukti-bukti dibeberkan di pengadilan.

"Kalau ngotot gitu, itu nanti menjadi lebih malu di pengadilan. Seperti kemarin, kan tidak ngaku, lalu disetel (diputar) di pengadilan, lalu ngaku. Bahkan, yang disetel di pengadilan bukan soal impor daging, tapi juga pembicaraan soal wanita, soal dikirim Pustun dan macam-macam gitu, kan," katanya.

Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu mengatakan, kader yang tersangkut kasus korupsi harus siap dihukum dan tidak perlu malu mengakui kesalahan. "Saya katakan tidak usah malu, sekarang ini tidak ada partai baik atau jelek. Semua partai ada baik dan ada jeleknya," katanya.

Seperti diketahui, setelah Luthfi Hasan ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK, PKS menduga kasus itu bermuatan politik. PKS pun dinilai melakukan perlawanan. Sebelumnya, PKS sempat berseteru dengan KPK yang berusaha menyita enam mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, petugas keamanan PKS beserta organisasi massa menghalang-halangi hingga akhirnya mobil itu gagal disita dan hanya disegel di kantor DPP PKS. PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan. Sementara pihak KPK mengaku sudah sesuai prosedur. Saat mendatangi kantor DPP PKS, penyidik mengaku telah membawa surat penyitaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Diperpanjang, Jokowi: Pasar Rakyat Diperbolehkan Buka dengan Protokol Kesehatan Ketat

    PPKM Diperpanjang, Jokowi: Pasar Rakyat Diperbolehkan Buka dengan Protokol Kesehatan Ketat

    Nasional
    Permudah Akses Informasi Faskes, Satgas Covid-19 Luncurkan Layanan Hotline di DKI dan Bandung Raya

    Permudah Akses Informasi Faskes, Satgas Covid-19 Luncurkan Layanan Hotline di DKI dan Bandung Raya

    Nasional
    BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

    BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

    Nasional
    BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

    BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

    Nasional
    UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

    UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

    Nasional
    Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

    Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

    Nasional
    Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

    Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

    Nasional
    UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

    UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

    Nasional
    UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

    UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

    Nasional
    UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

    Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

    UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

    Nasional
    UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

    UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

    Nasional
    UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

    UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

    Nasional
    Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

    Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X