Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Penegak Hukum yang Lahir di Era Reformasi Berjalan Baik

Kompas.com - 25/05/2013, 17:13 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, lembaga penegak hukum yang lahir di era reformasi berjalan dengan baik. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya telah menunjukkan kinerja yang baik.

"Institusi yang baru bagus. Misalnya KPK, MK, PPATK, KY, itu anak kandung reformasi. Anak kandung reformasi itu relatif bagus kerjanya," kata Mahfud, dalam diskusi 'Refleksi Hukum dan Politik 15 Tahun Perjalanan Reformasi', di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2013).

Menurut Mahfud, lembaga hukum yang belum berjalan dengan baik di antaranya institusi kepolisian dan kejaksaan. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat pada penegak hukum pun menurun. Ia mengungkapkan, kedua lembaga itu harus segera dibenahi.

"Lembaga konvensional artinya di mana-mana harus ada itu. Jadi diperbaiki ke dalam dengan cara leadership, penataan struktur, penyeleksian personel," kata Mahfud.

"Secara kuantitatif lebih banyak orang yang baik di Polri dan Kejaksaan banding yang tidak baik. Hanya sayangnya yang tidak baik ini banyak menempati tempat strategis dan penentu," ujarnya.

Selama 15 tahun reformasi di Indonesia, Mahfud menilai, pada periode 1998 hingga akhir tahun 2001 atau 2002 itulah hukum lahir dengan baik dan mendukung demokrasi di Indonesia. Namun, setelah tahun itu, kerangka hukum tidak jelas.

"Kerangka hukum tidak jelas, kepemimpinan tidak lancar. Oleh karena itu menjadi distrust, kehilangan kepercayaan publik," katanya.

Mahfud khawatir, jika hal itu terus bergulir akan timbul disintegrasi dan sulit menyatukan hubungan antar masyarakat. "Dikhawatirkan ini terlalu lama disintegrasi. Kalau sudah disintegrasi digabungkan lagi susah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com