Kompas.com - 25/05/2013, 17:13 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, lembaga penegak hukum yang lahir di era reformasi berjalan dengan baik. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya telah menunjukkan kinerja yang baik.

"Institusi yang baru bagus. Misalnya KPK, MK, PPATK, KY, itu anak kandung reformasi. Anak kandung reformasi itu relatif bagus kerjanya," kata Mahfud, dalam diskusi 'Refleksi Hukum dan Politik 15 Tahun Perjalanan Reformasi', di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2013).

Menurut Mahfud, lembaga hukum yang belum berjalan dengan baik di antaranya institusi kepolisian dan kejaksaan. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat pada penegak hukum pun menurun. Ia mengungkapkan, kedua lembaga itu harus segera dibenahi.

"Lembaga konvensional artinya di mana-mana harus ada itu. Jadi diperbaiki ke dalam dengan cara leadership, penataan struktur, penyeleksian personel," kata Mahfud.

"Secara kuantitatif lebih banyak orang yang baik di Polri dan Kejaksaan banding yang tidak baik. Hanya sayangnya yang tidak baik ini banyak menempati tempat strategis dan penentu," ujarnya.

Selama 15 tahun reformasi di Indonesia, Mahfud menilai, pada periode 1998 hingga akhir tahun 2001 atau 2002 itulah hukum lahir dengan baik dan mendukung demokrasi di Indonesia. Namun, setelah tahun itu, kerangka hukum tidak jelas.

"Kerangka hukum tidak jelas, kepemimpinan tidak lancar. Oleh karena itu menjadi distrust, kehilangan kepercayaan publik," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mahfud khawatir, jika hal itu terus bergulir akan timbul disintegrasi dan sulit menyatukan hubungan antar masyarakat. "Dikhawatirkan ini terlalu lama disintegrasi. Kalau sudah disintegrasi digabungkan lagi susah," katanya.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Nasional
Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Nasional
Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Nasional
Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Nasional
Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Nasional
Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Nasional
Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Nasional
Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Nasional
Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Nasional
275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

Nasional
Kemendagri Tegaskan Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Kemendagri Tegaskan Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: Frekuensi Bencana Terus Naik Tiap Tahun, Bahkan Melompat

Jokowi: Frekuensi Bencana Terus Naik Tiap Tahun, Bahkan Melompat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X