Tahap Awal, Moeldoko Evaluasi Pendidikan Prajurit

Kompas.com - 22/05/2013, 20:34 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Moeldoko mengatakan, langkah awal yang akan dia lakukan adalah mengevaluasi pendidikan untuk prajurit TNI AD. Jika ada pendidikan yang kurang tepat, pihaknya akan mengubah agar tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan prajurit TNI AD.

"Saya akan evaluasi dengan serius di bidang pendidikan. Kita lihat kembali apakah ada sesuatu yang kurang pas saat mereka dijadikan prajurit pertama kali. Saya ingin melakukan perubahan di bidang kultur prajurit," kata Moeldoko seusai dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Hal itu dikatakan Moeldoko ketika dimintai tanggapan rentetan penyimpangan yang dilakukan para prajurit TNI AD. Tiga peristiwa yang menjadi sorotan belakangan ini, yakni pembakaran Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan; pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan, DI Yogyakarta; serta penganiayaan staf PDI Perjuangan di Kantor DPP PDIP di Jakarta.

Ketika disinggung penanganan kasus Cebongan, Moeldoko mengatakan, perkara tersebut akan masuk ke peradilan militer. Pihaknya tidak akan mengintervensi proses peradilan. "Tidak ada sedikit pun yang kita tutupi," ucapnya.

Selain melihat pendidikan, Moeldoko mengaku akan memelihara dan meningkatkan profesionalitas prajurit serta meningkatkan alutsista. Ia juga akan menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2014.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X